Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pandangannya tentang mengawal reformasi di hadapan Mahasiswa dan Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan.

Dalam kuliah umum bertajuk “Pengalaman Mengawal Reformasi” itu, SBY menyatakan proses reformasi menjadi agenda wajib bagi pemerintah. Sehingga, kata dia proses mengawal reformasi sudah dijalankan dia selama 10 tahun di pemerintahan.

“Saya tak mungkin cerita semua, karena bisa seminggu di ruangan ini. Saya akan pilih yang esensial dan fundamental,” kata dia yang disambut tawa peserta kuliah umum,  Rabu (10/12/2014).

“Terus terang ini kuliah umum pertama saya, setelah 20 Oktober 2014,” tambah dia yang disambut tawa audiens.

Dalam kesempatan itu pula, Ketua Umum Partai Demokrat ini bercerita soal proses panjang Reformasi. Menurutnya, reformasi sebuah takdir sejarah yang niscaya dirasakan semua elemen masyarakat untuk mendapatkan hak demokrasinya.

“Karena waktu itu, aspirasi dan gerakan perubahan itu tersumbat. Tak ada jalan, tak ada ruang. Karena saat itu kita menganut sistem otoritarian dan Indonesia alami krisis yang dahsyat,” ujarnya.

Dalam pandangan SBY, reformasi tak seharusnya sama dengan revolusi. Sebab, revolusi kerap menjadikan demokrasi hanya menjebol dan mengganti (pemerintah). Sehingga, kebanyakan revolusi jika tak dimaknai dengan benar berujung pada aksi dan tindakan kekerasan.

“Reform its not revolution. Koreksi perubahan, perbaikan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Bahkan reformasi itu hakikatnya kesinambungan dan perubahan, continuity and change. Karena itu, reformasi tak boleh mengganti dan menjebol, kerangka bernegara dari sebuah bangsa,” paparnya.

Dia menekankan, ada 10 hal yang menjadi catatan SBY kenapa reformasi perlu terjadi.

1. Kekuasaan yang relatif absolut, lama, dan bahkan eksesif.
2. Demokrasi yang lemah, dan kurang untuk menyampaikan kebebasan, dan ekspresi.
3. Konsentrasi kekuasaan yang terpusat. Terlalu sentralistik.
4. Eksekutif yang terlalu kuat, dan legislatif yang terlalu lemah. Sehingga tidak terjadi check and balances secara kokoh.
5. Peran militer di politik yang dirasakan berlebihan dan eksesif.
6. Dominasi parpol pemerintah, saat itu terlalu dominan dan tak adil untuk parpol lain.
7. Pemilu yang jauh dari free and fair election.

“Bahkan, banyak negara sahabat yang berseloroh, di Indonesia pemilu belum dilakukan, tapi hasilnya sudah tahu,” kata SBY menyelingi.

8. Lemahnya pemberatasan korupsi, dan membuat seolah-olah negara permisif.
9. Dominasi bisnis dari kalangan tertentu terutama yang dekat dengan kekuasaan.
10. Cara penegakan stabilitas dan keamanan yang represif dan eksesif.

(sin/ind)