Ketua Umum Partai Golkar periode 2014-2019 versi musyawarah nasional Bali, Aburizal Bakrie, mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mendaftarkan kepengurusan baru partainya, Senin, 8 Desember 2014.

Aburizal datang bersama fungsionaris Partai Golkar lainnya yaitu Ketua Harian MS Hidayat, Sekretaris Jenderal Idrus Marham, Bendahara Umum Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua Umum Nurdin Halid.

“Cuma ada satu ketua partai Golkar,” kata Aburizal.

Aburizal mengatakan ia menyerahkan keabsahan hasil musyawarah nasional partai versi Bali maupun versi Jakarta yang digagas oleh Ketua Presidium Penyelamat Partai Agung Laksono kepada pemerintah.

“Ya enggak papa. Kita kan bisa lihat mana yang punya hak suara yang benar, mana yang sesuai aturan, kan ada undang-undangnya,” tambah dia.

Ia optimistis hanya sedikit Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar yang datang ke musyawarah nasional partai yang digelar kubu Agung Laksono di Ancol, Jakarta, hingga Senin dini hari.

“Saya kira DPD yang datang itu sedikit sekali, yang benar, yang asli, yang jelas keabsahannya,” katanya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menerima langsung laporan kepengurusan partai tersebut dan menyatakan Kemenkumham akan membentuk tim khusus untuk meneliti laporan tersebut.

“Karena saat ini sedang ada riak-riak maka saya terpaksa harus membentuk tim khusus, yang pasti dari internal,” tambah Yasonna.

Namun ia belum bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan terkait laporan tersebut.

“Intinya akan kami lihat, baca, lalu analisis,” katanya.

Sementara itu, tadi pagi, Munas ke-IX Partai Golkar versi Tim Penyelamat PartaiĀ  di Jakarta menetapkan Agung Laksono sebagai ketua umum, mengalahkan dua kandidat lainnya, Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Belum diketahui kapan Agung akan mendaftarkan hasil munas tersebut ke Kemenkumham. (ant/ind)