Tim hukum Jokowi for President 2014 menilai, ada pihak-pihak yang saat ini berniat menggagalkan Joko Widodo untuk menjadi presiden Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk opini seolah-seolah Jokowi terlibat dalam kasus penggelembungan anggaran pengadaan bus transjakarta asal Tiongkok.

Menurut salah satu anggota tim hukum Jokowi for President 2014, Alexander Lay, sebagai Gubernur DKI Jakarta, tentu saja Jokowi mengetahui seputar proyek yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, kata dia, Jokowi bukanlah pejabat yang terlibat langsung dalam panitia lelang.

“Ada upaya yang ingin mencegah Jokowi untuk jadi presiden 2014. Mengetahui sebagai seorang gubernur dipelintir mengetahui seputar adanya tindak pidana korupsi. Ini yang kita lihat bukan semata-mata bermotif hukum, tapi bermotif politik untuk kampanye hitam agar masyarakat terpengaruh untuk tidak memilih Pak Jokowi,” kata Alexander di Jakarta, Kamis (22/5/2014).

Alexander menjelaskan, Jokowi bukan pejabat pengguna anggaran. Jadi, kata dia, sangat tidak beralasan apabila Jokowi dikait-kaitkan dengan tuduhan penggelembungan anggaran proyek bus senilai Rp 1,5 triliun itu.

“Jadi, bagi pihak mana pun, baik individu, kelompok, maupun partai, untuk tidak melakukan kampanye negatif dan kampanye hitam. Kami tidak perlu menyebutkan nama. Mari kita melakukan permainan yang fair, jujur, dan tulus,” ucapnya. (kp/ind)