Kakak-adik yakni Achmad Syafii dan Halili resmi memimpin pemerintahan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, setelah adiknya Halili dilantik sebagai ketua definitif DPRD Pamekasan periode 2014-2019.

Pelantikan ketua definitif DPRD Pamekasan Halili yang juga merupakan adik kandung Bupati Pamekasan Achmad Syafii ini digelar dalam rapat paripurna DPRD di aula gedung DPRD Pamekasan, Jumat, (10/10).

“Saya ini menjadi Ketua DPRD Pamekasan atas keinginan partai,” kata Halili, seusai acara pelantikan.

Jabatan Halili sebagai Ketua DPRD Pamekasan kali ini merupakan periode kedua. Sebelumnya ia juga menjabat Ketua DPRD Pamekasan menggantikan Ketua DPRD sebelumnya Kholil Asyari yang mengundurkan diri karena menjadi wakil bupati mendampingi Achmad Syafii.

Halili lalu ditunjuk partai PPP diduga sebagai kompensasi atas jasa politik Achmad Syafii kepada PPP yang menarik Kholil Asyari sebagai wakilnya.

Kali ini, Halili kembali ditunjuk PPP sebagai Ketua DPRD Pamekasan berdasarkan kesepakatan majelis kiai PPP Pamekasan untuk memperkuat kepemimpinan Syafii selama menjabat Bupati Pamekasan.

Halili mengatakan, meski dirinya merupakan saudara kandung Bupati Achmad Syafii, namun ia akan tetap bersikap objektif. Jika ada kebijakan yang menyimpang dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Halili menegaskan, dirinya tetap akan menyampaikan kritik.

“Tidak mungkin kami akan membiarkan saudara saya terjerumus dalam jerat hukum,” ucap Halili.

Sebagian anggota DPRD Pamekasan tidak yakin pola kerja Halili akan maksimal, sebab bagaimanapun ia merupakan saudaranya.

“Orang Madura itu kan memiliki prisip, sejelek-jeleknya saudara tetap saudara,” ujar anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan, Munaji.

Munaji mengemukakan, sebenarnya anggota DPRD Pamekasan menerima Halili sebagai ketua karena terpaksa, karena sudah berdasar ketentuan, yakni jatah partai politik pemenang pemilu.

Andai penentuan ketua berdasarkan pemilihan semua anggota DPRD, menurut dia justru akan lebih baik. “Saya tidak yakin pola pengawasan akan sesehat apabila dipegang oleh orang selain familinya bupati,” tukasnya.

Kekhawatiran akan lemahnya pengawasan dari lembaga legislatif saat pimpinan lembaga itu dipegang oleh saudaranya juga disampaikan oleh akademisi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan Ali Humaidi.

Ia mengatakan, ikatan saudara akan berpengaruh kuat terhadap daya kritis, meski yang bersangkutan akan berupaya memaksimal menjaga netralitasnya.

“Idealnya memang diserahkan kepada orang lain, bukan saudaranya sendiri. Tapi kalau memang seperti itu, keputusan politik partainya, ya tentu siapapun tidak akan bisa berbuat banyak,” kata Humaidi. (ant)