Oleh: Veri Muhlis Ariefuzzaman *

Pembicaraan seputar agama privat dan agama publik merupakan wacana lama yang mungkin tak ada habisnya untuk dibahas. Bahkan wacana ini sudah muncul menyertai perdebatan mengenai dasar-dasar kenegaraan pada awal kemerdekaan, khususnya antara kelompok Islamis dan kelompok nasionalis.

Kelompok pertama memahami Islam sebagai agama kaffah yang mengatur wilayah private sekaligus publik dan menginginkan Islam dijadikan dasar pengaturan hidup bernegara. Sementara, kelompok kedua memahami Islam tidak perlu dijadikan dasar negara terutama di tengah konteks realitas kehidupan bangsa Indonesia yang plural. Meski ujung perdebatan itu menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, secara konseptual, diskursus soal tarik menarik hubungan antara agama dan negara tetap berlanjut.

Spektrum diskursus itu dapat digambarkan ke dalam tiga corak paradigma, yaitu simbolistik-formalistik, sekularistik, dan paradigma substantif. Paradigma simbolistik-formalistik memandang bahwa agama tidak bisa dipisahkan dari masalah-masalah keduniaan, baik sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Pandangan ini kemudian mendorong sejumlah pemeluknya untuk percaya bahwa Islam mencakup cara hidup total yang dinyatakan dalam syari’ah (hukum Islam). Karenanya, antara agama dan masalah-masalah dunia hendaknya ada kaitan formal. Sementara, paradigma sekularistik menyatakan sebaliknya. Agama merupakan urusan pribadi. Antara agama dan persoalan duniawi tidak ada hubungan sama sekali sehingga keduanya harus dipisahkan. Urusan kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak perlu dikaitkan dengan agama. Dua kutub bertentangan ini kemudian didamaikan oleh paradigma substantif yang lebih mencerahkan. Menurut pandangan ini, sebenarnya agama merupakan sesuatu yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan dunia. Hanya saja, letak persoalannya adalah pada pola keterkaitan antara keduanya: apakah pola hubungan antara wilayah yang berbeda ini harus bersifat legal-formal atau terdapat hubungan lain? Di sinilah kemudian, Bahtiar Effendy misalnya, menawarkan pola hubungan substansial, yang tidak hanya menolak agama dan negara disatukan tapi juga menolak adanya pemisahan secara total (Bahtiar: 2000). Pandangan moderat ini menawarkan pola hubungan interdepensi yang saling menguatkan. Bahwa nilai-nilai agama tetap sangat dibutuhkan sebagai panduan moral pemeluknya tanpa harus diformulasikan secara formalistik. Prinsip-prinsip etis agama dapat menjadi pedoman dan petunjuk moral dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun demikian, pandangan moderat atas hubungan agama dan negara tersebut pada tataran praksis kadang menimbulkan ambigu. Ini karena agama pada satu sisi harus diakomudasi sebagai prinsip-prinsip etis atau landasan moral kemasyarakatan, tapi pada sisi lain dibatasi bentuk perannya dalam bingkai formal-institusional. Masalahnya, sejauhmana realisasi nilai-nilai keagamaan itu memengaruhi praktik-praktik kebijakan (formal pemerintahan)? Bukankah agama memiliki watak omnipresence yang selalu menyertai sikap dan perilaku pengambil kebijakan? Apalagi jika kita menelisik keberadaan institusi formal seperti Kementerian Agama yang kerap dipandang menjadi ‘corong’ agama tertentu ketimbang memayungi dan melayani semua agama. Belum lagi dengan eksisnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang perannya begitu jauh hingga mengeluarkan rekomendasi “halal” atau tidaknya produk makanan. Ambiguitas semacam ini juga mudah ditemukan dalam beberapa kebijakan pemerintahan lokal di bawah semangat otonomi daerah. Kebijakan penerapan syariat Islam, misalnya, atau penggunaan idiom-idiom keagamaan oleh sebuah kota/kabupaten seperti “Kota Akhlaqul Karimah” atau “Kota Beriman” sering dijumpai. Artinya, yang ingin penulis garisbawahi di sini adalah pandangan moderat tentang hubungan agama dan negara memang berhasil menyudahi dua kutub pandangan ekstrim selama ini (sekuler-privat : agamis-publik). Kendati demikian, ia tetap menyediakan ruang bagi peluapan ekspresi keagamaan yang memengaruhi kebijakan publik. Sebabnya ialah, selain agama memiliki watak omnipresence yang bersifat doktrinal, agama sendiri memiliki dua dimensi, yaitu privat dan publik.

Di tepi lain, peluapan ekspresi keagamaan juga terasa dalam hajatan demokrasi pemilihan kepala daerah. Di sini, tak dapat dipungkiri agama (masih) menjadi salah satu pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya. Meskipun dalam beberapa penelitian terdahulu seperti Andi Mallarangeng (1997), William Liddle & Saiful Mujani (2007) menyebut bahwa faktor agama dan etnis tak lagi menjadi isu utama yang berpengaruh dalam kontestasi politik nasional, tak berarti faktor agama hilang sama sekali dalam preferensi pemilih. Agama tetap ada dan berpengaruh pada segmen pemilih tertentu, terutama pemilih tradisional. Tipologi pemilih tradisional (dengan budaya politik parokial—Almond & Verba: 1970) biasanya lebih mengedepankan ikatan primordial dalam menjatuhkan pilihan. Tak pelak agama sering menjadi objek pertimbangan yang paling disasar karena doktrinnya yang sangat fundamental. Pengaruh agama atas tindakan seseorang pada umumnya, dan atas pilihan politik seseorang khususnya, akan tetap ada sejauh umat manusia menganggap agama penting. Anehnya, persentase dunia yang menganggap penting agama makin meningkat meski pada saat bersamaan arus sekularisasi terus menjalar (Pippa Norris & Ronald Inglehart: 2009). Dan celakanya, sampai sejauh ini belum ada doktrin atau norma nilai yang lebih eksis dan intim dibandingkan doktrin dan nilai-nilai agama. Sehingga, wajar jika ekspresi berikut tingkat ketersinggungan orang karena agamanya cukup mendalam dan tinggi.

Dalam lingkup kajian perilaku pemilih (voting behavior), terutama oleh mazhab Colombia yang kemudian dikenal dengan model pendekatan sosiologis, melihat agama dan pengelompokan sosial lain sebagai faktor penting bagi preferensi pemilih. Pelopor pendekatan ini, Seymour Lipset dalam Political Man: The Social Bases of Politic, memberi perhatian pada peranan karakter sosial (status, pekerjaan, dll) untuk menjelaskan perilaku pemilih. Ia juga mengajukan variabel yang dianggap memengaruhi persepsi dan perilaku pemilih seperti ras termasuk agama, jenis kelamin, umur, kewarganegaraan dan sebagainya (Seymour: 1960). Walaupun pengaruh varabel itu seringkali ditemukan tidak berdiri sendiri—juga bergantung pada karakteristik, pemahaman politik dan budaya pemilih sebagaimana dalam pendekatan psikologis—tetapi pengelompokan sosial itu tetap menjadi salah satu parameter penting untuk memotret perilaku pemilih. Biasanya, medium untuk mengukur signifikansi keterkaitan itu dilakukan melalui survei. Melalui pandangan serta medium inilah kemudian, para kontestan Pilkada dapat membaca peluang untuk menggunakan idiom-idiom agama atau memainkan isu agama sebagai strategi kampanye memenangkan kontestasi. Maka, munculkan strategi komunikasi politik yang menekankan sentimen agama, seperti menunjukkan kepedulian atas kegiatan keagamaan, sering menjadi khatib di masjid, komitmen pada pendidikan keagamaan, perhatian terhadap guru ngaji, atau bahkan dengan memanfaatkan isu SARA. Contoh isu SARA paling mutakhir ialah jelang Pilkada DKI Jakarta 2017 di mana muncul isu dikotomi pemimpin Muslim dan non-Muslim, China dan Pribumi. Misalnya, pesan atau meme di sosial media yang bertuliskan “Jangan pilih pemimpin kafir dan congkak” atau “Saya Muslim, saya pilih Ahok” atau “Lebih baik memilih pemimpin kafir yang adil dan tidak korup ketimbang pemimpin Muslim yang tidak adil dan korup”. Kemunculan isu itu tidak lahir dengan sendirinya, tanpa di-setting atau direncanakan secara sistematis. Terlepas siapa dan pihak mana yang pertama kali memainkan isu itu, kemunculannya merupakan bagian dari strategi komunikasi politik yang sudah pasti mengawinkan aspek planning dan management untuk tujuan (berupa pesan/message) tertentu.

Sebagai sebuah strategi komunikasi politik, fenomena penggunaan isu SARA bisa saja dimaklumi. Ini mengacu pada definisi strategi komunikasi politik yang merupakan perpaduan antara strategi (planning & manegement) dengan komunikasi politik. Jika komunikasi politik adalah penyampaian pesan politik kepada pemilih agar berperilaku tertentu, maka penggunaan isu SARA di atas merupakan cara yang sengaja dilakukan untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas seorang kandidat, membangun kebencian atau memunculkan simpati publik terhadap kandidat tertentu. Terbukti, dalam beberapa kasus Pilkada, cara semacam ini memang efektif men-downgrad calon. Hanya saja pertanyaanya, apakah cara model ini dibenarkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berasaskan Pancasila? Tentu saja, jika kita sepakat meletakkan politik vis a vis kekuasaan sebagai alat atau sarana menuju tercapainya keutamaan bersama, maka cara yang dilakukan menuju kekuasaan itu juga harus dibenarkan secara moral maupun konstitusional. Pertarungan di Pilkada bukan hanya soal menang atau kalah, lebih dari itu, bagaimana memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Pilkada tidak hanya mengenal mobilisasi, tapi yang terpenting adalah menanamkan kesadaran pada pemilih agar berpartisipasi.

Oleh karena itu, meski agama penting dan berpengaruh di Pilkada tak serta merta kita dapat memainkannya secara murahan. Posisi penting agama mestinya mendorong kita memperkuat kaitan interdepensi antara agama dan negara yang saling menguatkan serta menguntungkan satu sama lain. Sudah tepat bila negara melindungi semua agama, menyediakan sarana dan prasana peribadatan, sementara agama memberi legitimasi moral atas dasar dan sistem ketatanegaraan yang telah disepakati bersama. Pancasila sebagai dasar konseptual civil religion harus terus dipupuk, dirawat, dan dihayati dalam segenap dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga tercipta kehidupan yang damai, aman, adil dan maju.

* Veri Muhlis Ariefuzzaman adalah Direktur Utama Konsultan Politik Konsep Indonesia (Konsepindo)