Untuk memimpin bangsa yang besar seperti Indonesia dibutuhkan legitimasi hukum yang kuat. Tanpa legitimasi kuat, tak ada yang bisa dilakukan oleh siapapun yang terpilih menjadi Presiden Indonesia.

Demikian dikemukakan Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa, Rabu 6 Agustus 2014. Para relawan mendatangi Gedung DPR dan berorasi di depan pintu gerbang DPR untuk menyampaikan aspirasi soal kecurangan dalam Pilpres 9 Juli lalu. Agun berorasi di atas sebuah mobil bersama Ali Mochtar Ngabalin.

“Aspirasi saudara akan kami perlakukan seadil-adilnya demi demokrasi yang bermartabat,” kata Agun, seraya disambut gemuruh tepuk tangan para demonstran. Komisi II yang membidangi politik dalam negeri tidak menghendaki pembangunan demokrasi dengan cara-cara kekerasan dan inkonstitusional.

Selama ini, kata Agun, Komisi II DPR-lah yang mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pilpres. Dan sangat tepat bila para relawan mengajukan aspirasinya ke Komisi II. “Komisi II tidak pernah menempuh cara-cara yang inkonstitusional dan tidak sesuai dengan tata tertib di DPR,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Sementara Ali Mochtar Ngabalin sebelumnya juga meminta agar DPR mau peduli merespon aspirasi para relawan Prabowo-Hatta. “Kami minta pertanggungjawaban KPU, karena dari data yang kami miliki, kecurangan dalam Pilpres sangat terstruktur dan masif. Untuk itulah, kami juga mengadukan masalah ini ke DPR,” ungkap Ali. (ris/ind)