Anggota Tim Penyelamat Partai Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa menepis anggapan bahwa tim yang diawakinya itu ilegal dan bertentangan dengan AD/ART partai. Menurutnya, pendirian tim penyelamat justru memiliki dasar hukum di AD/ART.

“Yang pertama itu pasal empat anggaran dasar, yang bunyinya kedaulatan Partai Golkar ada di tangan anggota dan dilaksanakan menurut AD/ART,” kata Agun di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (28/11).

Dasar hukum kedua bagi tim penyelamat adalah pasal 15a yang menyebutkan bahwa anggota berkewajiban menjunjung tinggi nama dan kehormatan partai. Ia juga menyebut pasal 19 AD/ART yang mengamanatkan bahwa DPP adalah badan pelaksana tertinggi partai yang bersifat kolektif.

Mantan Ketua Komisi II DPR itu menambahkan, tim penyelamat jelas taat pada pasal-pasal itu. Sementara Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, sebut Agun, terang-terangan melanggar semuanya.

“Dia (Aburizal) merasa punya hak prerogatif membentuk panitia rapimnas dan munas. Munas di Bali diputuskan sepihak tanpa persetujuan rapat pleno sebagai pemegang kedaulatan tertinggi DPP yang kolektif,” tegasnya.

Karena itu, tambahnya, Tim Penyelamat Partai Golkar jelas lebih taat konstitusi daripada pengurus DPP pimpinan Aburizal Bakrie. “Dalam sejarah Golkar, 50 tahun, baru sekarang munas diselenggarakan tanpa melalui mekanisme pleno,” pungkas Agun.

Seperti diberitakan, Aburizal Bakrie memandang keberadaan Tim Penyelamat Partai Golkar yang dibentuk oleh para rivalnya itu ilegal. Pasalnya, tidak ada satupun pasal di dalam AD/ART yang menyebutkan tentang tim tersebut

Pandangan serupa juga diserukan oleh Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang diketuai Akbar Tanjung. Wantim Golkar dalam rekomendasinya bahkan menganggap tim penyelamat tidak mencerminkan sikap musyawarah mufakat. (jp/ind)