Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) enggan maju di Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui partai politik lantaran harus membayar mahar sebesar Rp100–200 miliar.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, pun menyatakan tersinggung dengan umpatan yang disampaikan Ahok tersebut. Sebab, kata dia, dengan begitu citra partai akan semakin buruk di mata masyarakat.

“Parpol tersinggung. Kita tak bisa menerima pernyataan itu. Saya anjurkan Ahok kalau tak gunakan parpol, jangan pojokkan partai, konsentrasi saja ke jalur independen. Ahok menahan diri dan mengunci mulut dan hatinya,” ujar Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Oleh karena itu, anggota Komisi III DPR tersebut menantang Ahok untuk membeberkan nama partai yang dimaksud. Pasalnya akan menjadi polemik baru jika mantan Bupati Belitung Timur itu enggan mengungkapkannya.

“Soal Ahok yang sebut ada mahar, kalau Ahok sebut itu harus buktikan, jangan lempar kegaduhan baru. Jangan ‘serigala cicip anggur’, tak sampai lalu dibilang anggur pahit. Karena, pernyataan itu seolah-olah mendiskreditkan parpol, memojokkan parpol,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan tak punya cukup dana untuk melakukan kampanye. Ia pun memilih jalur independen saat bertarung di Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

Ahok menegaskan jika maju melalui partai politik ada mahar yang harus dibayarkan, berkisar Rp100 miliar hingga Rp200 miliar.