Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah memilih Djarot Saiful Hidayat (59) sebagai calon wakil gubernur (cawagub) yang akan mendampinginya memimpin Ibu Kota Jakarta.

Banyak pihak mengapresiasi pilihan itu. Selain santun, rendah hati, jujur dan tegas, sosok mantan Wali Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, dua periode (2000-2010) itu adalah pekerja keras, suka blusukan dan pro terhadap nasib wong cilik.

Tidak ada seorang pun warga Kota Blitar yang tidak mengenal kesederhanaannya.

Jika pejabat lain setiap awal tahun berlomba-lomba memiliki dan pamer mobil baru, justru Djarot kelahiran 30 Oktober 1955 di Gorontalo itu, asyik mengayuh sepeda angin dari rumah dinasnya ke kantor tempat kerjanya.

Dengan bersepeda, ia mudah menyapa warga yang kebetulan berpapasan di jalan dengan senyuman dan anggukan kepala. Kesederhanaan inilah yang dirasakan warganya sebagai sosok wajah pemimpin bukan pejabat yang bermental priyayi.

Djarot yang mantan Pembantu Rektor Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya itu tampil tanpa jarak dengan rakyatnya.

Alhasil, program apa saja yang digagas pasti didukung. Ketika banyak kota di Indonesia dihadapkan pada masalah tata kota, seperti penanganan, penertiban dan penataan pedagang kaki lima (PKL), Djarot justru melakukannya tanpa masalah.

Misalkan, ratusan PKL yang semula menggelar dagangannya di sekeliling luar dan pagar alun-alun Kota Blitar, bahkan di depan Pendopo Kabupaten, serta di sepanjang ruas jalan utama depan Kantor Wali Kota Blitar, tiba-tiba kompak pindah ke dekat terminal dan sepanjang jalan menuju makam dan Perpustakaan Bung Karno.

Pemindahan para PKL itu berjalan mulus dan itu semua berkat pendekatan melalui gaya blusukan, yang mirip dilakukan Presiden Joko Widodo sekarang.

Kawasan itu, sejak era Wali Kota Djarot sampai sekarang, boleh dibilang tidak pernah sepi, karena menjadi daya tarik pariwisata religius bagi warga Jatim maupun dari luar Jatim.

Melalui tangan dingin Djarot pula, hampir setiap bulan digelar berbagai acara atau perhelatan bertaraf nasional, guna mengundang masyarakat pelancong agar datang berkunjung ke Kota Blitar.

Acara Grebeg Pancasila dan Haul Bung Karno (BK), misalnya, dibuat setiap bulan Juni. Puluhan ribu wisatawan domestik maupun mancanegara hadir.

Mereka membawa dan membelanjakan banyak uang di sana dan itu menguntungkan para PKL yang menjual beraneka cinderamata khas Kota Blitar.

Djarot juga sukses memindahkan PKL ke Pasar Legi yang semi modern dan bertingkat, yang sengaja dibangun menggantikan Pasar Krempyeng di dekat rel kereta api.

Djarot juga membuat program jitu mengefisienkan kursi pejabat eselon I-IV. Caranya, pejabat yang pensiun, tidak diperpanjang pengabdiannya, dan posisi yang tidak terlalu penting dibiarkan kosong.

Demikian pula dalam proses rekruitmen pegawai, Djarot a melarang kepegawaian Pemkot Blitar ikut campur ke dalam sebuah tim penguji dari salah satu perguruan tinggi negeri ternama. Djarot ingin memastikan pegawai baru yang diterima lebih berkualitas.

“Itu untuk menghindari kemungkinan rekruitmen dari kongkalikong oknum dalam proses penerimaan pegawai, juga sekaligus mengedepankan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk siap bekerja keras, profesional dan jujur,” kata Djarot ketika diwawancarai SP.

Djarot juga merupakan sosok wali kota yang memiliki ide menggratiskan siswa sekolah dasar negeri yang orang tuanya kurang mampu.

Keberhasilan mendorong roda perekonomian masyarakatnya itu, pada gilirannya dapat dibuktikan Djarot dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dari awal kepemimpinannya di tahun 2.000 sebesar Rp 2,5 miliar, dan pada kurun waktu kurang dari 10 tahun kemudian (2009), PAD Kota Blitar meningkat tajam menjadi Rp 39,86 miliar.

Demikian pula anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Blitar pun yang semula hanya Rp 38,625 miliar meroket menjadi Rp 387 miliar.

Indeks pembangunan manusia (IPM) warga Blitar pun turut terkerek sekitar 9 poin dari 68,9 (2000) menjadi 77,12 (2009). Pencapaian itu merupakan yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009.

Atas prestasinya itu, Djarot memperoleh Penghargaan Upakarti (2007), Penghargaan dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (2008), Penghargaan Terbaik Citizen’s Charter Bidang Kesehatan, Anugerah Adipura (2006, 2007, dan 2008), serta penghargaan atas terobosan inovasi daerah se-Provinsi Jatim di dalam pembangunan daerahnya (30 April 2008).

Di akhir kepemimpinannya (2010), Djarot meraih predikat peringkat pertama dalam penerapan E-Government di Jatim. (bs/ind)