Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar?


Oleh: Muhtar S. Syihabuddin

(Pengkaji Moralitas Politik)

Airlangga Hartarto yang belakangan digadang-gadang bakal duduk di kabin Golkar. Banyak berita dan analisa mewartakan Airlangga punya potensi dasar sekaligus pengalaman mumpuni untuk gantikan Setnov sebagai Ketum Golkar. Kader cemerlang yang tersisa mengingat jabatan terakhir disandang sangat prestisius. Menjadi seorang menteri dari pemerintahan Jokowi-JK.

Potensi dasar Airlangga tidak bisa dilepaskan dari jalan pengabdian panjang sebagai politisi Golkar yang sukses duduk sebagai anggota DPRRI lebih dari sekali. Terekam sabar ikuti dinamika partai Golkar kala dualisme kepemimpinan Ical dan Agung. Terbukti tidak masuk dalam dua gerbong saling klaim sebagai pengurus Partai Golkar. Tetap ada celah bertemu Aburizal Bakrie sekaligus tetap harmonis komunikasi dengan Agung Laksono.

Potensi dasar ini pula yang kemudian menjadikan Airlangga calonkan diri sebagai Ketum Golkar di Munaslub Golkar di Bali. Nyaris diledek sebagai pejuang sendirian dalam kancah pertarungan dengan dasar kubu Ical-Agung. Pencalonanya sendiri terlibas tanpa ampun oleh dua kekuatan besar tersebut. Kalah dalam pertarungan, tapi tetap mengakui siapa pun pemenangnya.

Kesan saya, Airlangga tidak terlalu pusing dengan imbalan tidak wajar atas insiatif berperan dalam menyehatkan Golkar dengan maju sebagai caketum Golkar di Munaslub Bali. Konon ada separuh lebih pendukungnya yang hanya setia suarakan yel dukungan sekaligus konsolidasi DPD seluruh Indonesia. Tapi ketika pemilihan, karena alasan satu dan lain hal lewat pembenaran dinamisme politik, membelot entah ke mana. Terlihat jelas Airlangga tersungkur di medan laga raih kursi Ketum Golkar.

Nyaris tak terdengar. Meneruskan amanah sebagai anggota DPR RI dengan tetap setia dirangkul oleh Setnov untuk masuk dalam barisan pengurus DPP Partai Golkar. Jabatan di DPP Partai Golkar sendiri tertimbun dengan gaya elegan tetap konsistem dengan potensi dasarnya sebagai politisi solo karir. Orang hanya prediksi, mantan Ketua Komisi 7 DPR RI bersemedi lagi di Senayan, entah kapan dan dengan cara apa bisa lebih eksis secara politik.

Pemerintahan Jokowi mendapat berkah tidak terduga dengan Partai Golkar yang resmi usung Jokowi sebagai Capres 2p19, dalam forum resmi Munaslub di Bali yang dikuatkan ketika pelantikan di Istora Senayan. Tersiar kabar ada barter menteri yang akan diterima Golkar. Spekulasi muncul dengan segenap nalar modal politik dan pengalaman dari kandidat menteri kader Golkar. Itu bertepatan dengan desakan publik untuk bongkar pasang kabinet.

Terkejut, anak Menteri Perindustrian Orde Baru Ir. Hartarto ini dipercaya menjadi Menteri Perindustrian pada kabinet Jokowi menggantikan Saleh Husin. Airlangga dipaksa tinggalkan posisi sebagai anggota DPR RI mengisi pos kementrian Jokowi. Orang terdiam tapi ada yang sedari awal menyangka Airlangga bakal isi kursi Saleh Husin. Airlangg dipercaya layak dan mumpuni duduk sebagai nakhoda Kementerian Perindustrian, karena pengalaman panjang menjadi anggota DPR RI.

Gegap gempita terhenti dengan ragam kecewa pada sebagian tokoh yang tidak jadi pembantu presiden. Dan banyak politisi yang mulai berfikir lebih realistis untuk tidak berharap banyak pada perombakan kabinet. Jokowi terlihat puas tanpa tersisa harapan untuk menggantikan posisi menteri.

Posisi Airlangga sendiri diduga kuat layak urus problem perindustrian tanah air. Alumni UGM ini punya kecakapan dan pengalaman kelola industri dari back ground akademik mengingat Airlangga pernah menulis secara detail pentingnya clustering industri yang bisa menekan biaya produksi. Baik karena posisi pabrik, bahan dasar maupun jalur transportasi yang pada praktiknya menjadikan harga produk tidak bisa bersaing dengan produk luar.

Clustering industri juga dalam benak Airlangga bisa mengerem pemburu rente dalam jalur distribusi sebuah produk. Cara mengirim barang, keluh Airlangga, lebih mahal dan tidak bisa diprediksi dibandingkan produksi barang di sebuah pabrik. Pemburu rente itu menjadi sebab utama banyak orang ogah infestasi di dalam negeri karena nilai jual sebuah produk makin sulit dirasionalisasi. “Bagaimana bisa diprediksi ketika terkait dengan para spekulan di jalanan,” kata Airlangga ┬ádengan nada kelakar pada penulis suatu ketika.

Posisi Menteri Perindustrian juga menjadikan Airlangga lebih menyibukkan diri pangkas jalur produksi. Jika clustering industri sudah terasa diatasi, tapi kepercayaan infestor tidak mudah didapatkan. Pekerjaan expose produk industri akhirnya menjadi andalannya dalam menarik dana dari dalam maupun luar untuk genjot industri tanah air.

Amanah jadi menteri ini menjadikan Airlangga bukan politisi. Terlihat jelas dari separuh lebih komentar terkait tugas kementrian tidak pernah punya aroma politik menyengat. Bahkan tukar guling beberapa kebijakan dengan DPR RI berjalan mulus. Tidak ada debat panjang atau larangan untuk hadir seperti yang pernah dialami oleh Menteri Rini.

Godaan menjadi politisi sekarang ini sedang mengganggu Airlangga. Prospek menjadi Ketum Golkar, langsung maupun tidak langsung dialamatkan pada Airlangga. Baik dorongan para pengamat politik sampai para fungsionaris DPP Partai Golkar yang menempatkannya layak untuk mimpi Golkar. Sebuah momentum mempesona bagi dirinya untuk memenuhi permintaan jabat Ketum Golkar.

Padahal, momentuk pergantian Ketum Golkar sangat dramatis. Lahir karena sebuah proses melibatkan mega koruspi e-KTP yang diduga kuat melibatkan Setnov. Juga karena Setnov sendiri sebagai Ketum Golkar lahir dari forum Munaslub yang sarat tarikan kepentingan. Bahkan, Setnov sendiri dalam posisi sebagai ketua DPR RI yang harus digantikan oleh kader Golkar lainnya.

Belum lagi beban pengusungan calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Rekomendasi partai Golkar bakal dicetak ulang beriringan dengan suksesi Ketum Golkar, lahir karena dikecewakan oleh Setnov. Terakhir, posisi Partai Golkar jelang Pilpres 2019 yang sudah kadung dukungan Jokowi sebagi Capres 2019, yang di mata publik banyak disangka sebagai gebrakan politik penuh tanda tanya.

Ambil cepat isu mencapresan oleh Partai Golkar diduga kuat bagian daya tawar Setnov untuk imbangi beban dugaan terlibat beberap kasus korupsi, terutama mega korupsi e-KTP. Tawaran itu membentur ruang hampa, ketika posisi terakhir dimentahkan Jokowi dengan meminta Setnov untuk ikuti proses hukum yang berlaku.

Bahkan, Wapres Jusuf Kalla sendiri sebagai kader senior Golkar menguatkan sikap Jokowi dengan tidak mau intervensi proses hukum di KPK. Soal mekanisme pergantian Ketua DPR RI dan Ketum Golkar yang dijabat Setnov, bisa mengikuti mekanisme yang berlaku.

Nah ini bakal jadi bahan peledak dinamika Partai Golkar, bisa lewat forum Rapimnas maupun Munaslub lagi. Sebuah tahapan yang tetap butuh kesabaran dan ketekunan seorang politisi. Dan Golkar adalah partai maju dan modern dalam merekrut, merawat hingga mempromosikan kader Golkar dalam pucuk kekuasaan.

Bagi Airlangga sendiri dinamika pulkanik Partai Golkar akan ditanggapi secara dingin seperti pernah gagal di Munaslub Golkar Bali. Kekuatan elegan ini mungkin akan mengecohkan orang yang selama ini masih ragu kapasitas seorang Airlangga. Seringkali sosok yang bukan politisi lihai di Partai Golkar ditengarai kurang pas mimpin Partai Golkar. Partai ini bagaikan perahu tangguh yang tidak mudah karam, meski terpaan ombak reformasi tetap bertahan sebagai partai besar hingga saat ini.

Airlangga yang dikenal cool, calm dan confidence beda jauh dengan sosok Ketum Golkar sebelumnya. Kalau tidak dari politisi lici sekelas Akbar, yah harus pengusaha kaya raya lengkap dengan segala pasilitas untuk menunjang aktifitas partai seperti JK dan Ical. Atau, maaf, politisi gaek ala Setnov yang lepas-tangkap posisi ketua DPR RI sulit diburu oleh lembaga anti ruswah.

Saya memang tidak sepakat pada penilaian di atas, bukam membesar-besarkan keberuntungannya dalam karier politik seorang Airlangga. Tapi lebih berusaha meyakinkan pembaca bahwa karier politik itu susah ditebak. Sesulit menebak keberuntungan hidup seseorang dalam segala posisi kariernya. Yang tadinya dikira hanya sebatas lutut buaya yang mau mencari mangsa di puncak monas, tapi ternyata seorang penguasaha mebel biasa ternyata menjadi Presiden RI.

Boleh jadi Airlangga Hartarto jadi Ketum Golkar dengan segala konsekuensinya. Siapa yang larang?

Next post Mendagri Minta Bupati Yang Maju Di Pilgub Untuk Mundur, Termasuk Bupati Muba

Previous post Pengamat: Pilkada Sumsel Akan diikuti Tiga Pasang Calon

Related Posts