Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan lanjutan. Dia ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta.

Sebelumnya Jero Wacik menjalani pemeriksaan KPK dalam kasus dugaan gratifikasi proyek ESDM sejak 10.50 WIB di Kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (5/5/2015).  Delapan jam kemudian jas hitam yang dikenakannya telah berganti rompi berwarna oranye, seragam tahanan KPK .

“Yang bersangkutan ditahan di Rutan Cipinang untuk 20 hari ke depan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha.

Selama menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Jero yakin tak akan ditahan KPK. Dia merasa kooperatif dengan datang ke lembaga antikorupsi pagi tadi. Padahal, sebelumnya, dua kali Jero tak memenuhi panggilan KPK.

“Saya dipanggil KPK hari ini saya memenuhi pemanggilan itu sabagai wujud kooperatif dan taat hukum,” kata Jero sambil masuk lobi KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa pagi.

Ketika ditanya soal kemungkinan penahanan, Jero yakin hal itu tak akan terjadi. Pasalnya, kata dia, ada beberapa kriteria mengapa seseorang perlu ditahan. Sementara, Jero tak merasa masuk kriteria itu.

“Jadi kalau seorang tersangka itu yang kooperatif, tidak akan melarikan diri, kemudian tidak menghilangkan baranag bukti, dan tidak akan mengulangi perbuatannya, maka itulah kriteria (tidak ditahan). Kalau itu dikhawatirkan, kalau empat itu dipenuhi makanya alasannya kuat untuk ditahan,” jelas dia.

Adapun Jero ditetapkan sebagai  tersangka dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan dalam sejumlah kegiatan di Kementerian ESDM saat menjabat sebagai menteri periode 2011-2013 pada 3 September 2014 lalu. Ia diduga memeras untuk memperbesar dana operasional menteri (DOM).

Ada tiga modus korupsi yang diduga digunakan Jero. Modus-modus itu yakni, menghimpun pendapatan dari biaya pengadaan yang dianggarkan Kementerian ESDM, meminta pengumpulan dana dari rekanan untuk program-program tertentu, dan menganggarkan kegiatan rapat rutin yang ternyata fiktif.

Tindakan itu ia lakukan di duga lantaran DOM di kementerian ESDM lebih kecil ketimbang di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) tempat ia pernah bertugas. Jero kemudian dijerat pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undang-undang No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo pasal 421 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Jero diketahui juga terlibat kasus dugaan korupsi saat menjabat menjadi menteri kebudayaan dan pariwisata. Dalam kasus menbudpar, Jero jadi tersangka sejak 6 Februari lalu. Dia diduga merugikan keuangan negara hingga Rp7 miliar.

Ia dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001. Pasal itu mencantumkan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Politikus Partai Demokrat itu juga mengajukan praperadilan terhadap statusnya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi, pada 28 April 2015 lalu, Hakim Tunggal Sihar Purba menolak seluruh permohonan praperadilan Jero Wacik. (mt/ind)