Pengamat media dari Indexpolitica Denny Charter menilai isu calon Ketua DPR periode 2014-2019 menjadi tajuk pembicaraan terhangat di sosial media, terutama Twitter.

“Pembicaraan calon Ketua DPR di sosial media didominasi oleh sejumlah nama, semisal Puan Maharani dan Setya Novanto. Dua nama itu paling banyak dibicarakan sebagai calon Ketua DPR,” kata Denny, di Jakarta, Senin (15/9).

Tapi keduanya, kata dia, memiliki pandangan berbeda. Setya Novanto, misalnya, memunculkan pandangan negatif dibandingkan Puan Maharani.

“Untuk Setya Novanto, yang saya lihat tone-nya sangat negatif,” ujar Direktur Indexpolitica ini.

Bahkan, berdasarkan pantauan Indexpolitica, penolakan terhadap Setya Novanto menjadi calon Ketua DPR pernah menjadi ‘trending topics’ dunia sebanyak lima kali, sepanjang September tahun ini.

Menurut dia, derasnya arus penolakan terhadap politikus Golkar itu di media sosial, menunjukkan gejala publik yang berharap elite politik terbebas dari dugaan korupsi.

Belakangan, lanjut dia, muncul petisi yang berisi penolakan Setya Novanto menjadi Ketua DPR. Dalam petisi yang digagas Koalisi Rakyat Anti-Korupsi itu, Koalisi Merah Putih disarankan mengevaluasi rencana tersebut.

Petisi yang digagas Ketua Forum Bersama Indonesia Bersih (FBIB) Abdul Wafid Mufallah itu mendekatkan penolakan dengan setumpuk perkara rasuah.

Selain itu, dalam petisi, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan pimpinan Koalisi Merah Putih, diminta meninjau ulang pencalonan Setya Novanto. Ical–sapaan Aburizal, disarankannya untuk berhati-hati dalam membuat keputusan.

Sebab dikhawatirkan persepsi negatif yang mendekatkan dengan parlemen ‘rasuah’, akan tetap melekat. Selain itu, salah keputusan ihwal siapa yang akan dicalonkan untuk menjadi Ketua DPR, malah merusak citra partai.

Selain itu, kehatian-hatian juga dianggapnya sejalan dengan mengubah persepsi publik soal parlemen ‘rasuah’.

“Jika salah, cap demikian akan semakin menempel. Kalau benar Setya Novanto yang dicalonkan, saya ragu. Apalagi sudah menjadi rahasia umum kalau Setya diduga pernah terlibat beberapa kasus, seperti korupsi e-KTP,” ujar Denny. (rep/ind)