Direktur Eksekutif Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menyayangkan ambang batas untuk calon perseorangan (independen) untuk maju dalam Pilkada yang terlalu tinggi. Kondisi itu dinilai akan menghambat calon kepala daerah terbaik yang bukan calon partai politik (parpol).

“Kami sangat menyayangkan naiknya syarat perseorangan karena harus mendapat dukungan hingga 10 persen bila jumlah penduduknya kurang dari 200 ribu orang. Sangat berat sekali karena calon perseorangan harus mendapat dukungan langsung dari masyarakat,” ujar Titi di Jakarta, Senin (9/3).

Titi mengatakan, ambang batas syarat dukungan untuk parpol juga naik menjadi 20 persen dukungan DPRD atau 25 persen dari suara partai. Namun suara partai tidak tunggal sehingga tidak sulit untuk mencapai ambang batas itu.

“Ambang batas calon perseorangan dalam UU (Undang-Undang) Pilkada 2015 tidak layak dan tidak visibel. Padahal kita mengharapkan munculnya calon kepala daerah dari perseorangan yang tidak berafiliasi ke parpol. Ambang batas ini sangat-sangat berat,” katanya.

Titi menduga ada unsur kesengajaan dari DPR saat membuat UU Pilkada 2015. Hal itu untuk menghambat calon perseorangan maju sebagai calon kepala daerah.

Sebelumnya, Ketua DPD Irman Gusman berpendapat Undang-Undang Pilkada masih perlu diperbaiki dari sisi persyaratan calon perseorangan.

“Jika syarat tak direvisi akan sangat memberatkan. Persyaratan itu tinggi saya kira karena parpol takut bersaing,” katanya. (bs/sp/ind)