Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, mendukung kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, diisi dari kalangan profesional.

“Ide dari presiden terpilih untuk mengutamakan profesional sangat bagus. Beliau juga mengatakan di dalam partai juga tidak sedikit profesional,” kata Syamsuddin, yang juga menjabat sebagai ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat di Jakarta, Senin.

Pekan lalu, dalam akun resmi kubu Jokowi-JK di media sosial facebook “Jokowi Center”, publik diminta berpartisipasi dalam memberi pandangan mengenai siapa yang cocok menjadi duduk dalam kabinet.

Terdapat 34 daftar menteri yang dimintai pendapat dengan tiga pilihan di masing-masing pos, ditambah opsi mengisi sendiri nama tokoh di luar tiga calon yang ada.

“Mereka yang diberi kesempatan bergabung alangkah baiknya tidak membebani presiden terpilih dengan tuntutan ini-itu,” kata dia.

Syamsuddin juga menyarankan agar Jokowi sebagai presiden terpilih dapat berdiskusi dengan Presiden Susilo Yudhoyono yang sudah menjalankan roda pemerintahan selama 10 tahun.

“Pengalaman presiden sebelumnya, yaitu Pak SBY yang 10 tahun memimpin tidak ada salahnya untuk berbagi pengalaman, kalau diperlukan,” ungkap Amir.

Diskusi itu menurut dia baik untuk mencapai tujuan pemerintahan.

“Tidak usah (Pak Jokowi) disuruh bertanya (ke Pak SBY), tapi kalau bertanya baik sekali, bertanya ke orang-orang yang berpengalaman dapat melengkapi hal-hal terbaik yang ingin dicapai sehingga menjadi rasional dan realistis,” kata Syamsuddin.

Namun dia menolak menjelaskan posisi Demokrat, apakah ikut memberikan kadernya dalam kabinet atau memutuskan berada di luar kabinet.

“Kalau tentang posisi Demokrat saya tidak bisa mengambil sikap karena ketua umum sudah mengambil sikap bahwa sementara ini dia harus jaga keseimbangan karena tidak ingin timbulkan keresahan,” kata dia.

Namun ia menegaskan bahwa kader Demokrat diberi kebebasan untuk memilih arah politiknya.

Jokowi sendiri memang memastikan bahwa orang-orang yang mengisi kabinetnya memiliki latar belakang profesional, baik dari partai politik maupun dari unsur lain. (ant/ind)