Palembang – Calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menanggapi serius pertanyaan warga dalam dialog singkat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, setibanya kembali dari Semarang, seusai menemani Ketua Umum Partai Hanura menyelenggarakan kegiatan ulang tahun partai ke-11. Adalah Ibu Fatimah Ahmadi seorang guru yang mencegat calon gubernur yang berpasangan dengan Mawardi Yahya itu dan mengajukan pertanyaan terkait alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni Sumsel yang ternyata tidak direalisasikan oleh pemerintah provinsi Sumsel.

Menanggapi hal itu Deru menjelaskan seharusnya aturan wajib diikuti. Apalagi itu amanah undang-undang. Deru mengakui dirinya mendapat data bahwa Sumatera Selatan (Sumsel) pun bertengger di urutan rendah dalam penganggaran dana pendidikan dibanding provinsi lain se-Indonesia. Hal demikian tentu menyedihkan dan ironis sekali, mengingat gembor-gembor dan kampanye dahsyat yang mengklaim sebagai pelopor sekolah gratis. “Kalau itu benar terjadi, kita patut kecewa. Kenapa bisa demikian. Ini sekali lagi pada akhirnya jadi PR bagi pemerintahan baru mendatang. Bagaimana merumuskan penganggaran dengan dewan, harusnya jika belum mampu sampai 20 persen paling tidak harus berusaha mendekatilah,” ujarnya di hadapan wartawan yang turut menemuinya di bandara, Sabtu, 23 Desember 2017.

Mengutip pernyataan Mendikbud Muhadjir Effendi, Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sudah jelas tertulis, pemerintah harus mengalokasikan dana pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Faktanya untuk di daerah, hanya lima provinsi yang mendekati angka 20 persen alokasi anggaran pendidikan. Provinsi DKI Jakarta berada paling atas dibandingkan 31 provinsi lainnya. “Kata Pak Menteri yang saya baca di berita, ada 20 daerah yang alokasi dana pendidikannya minus. Lalu ada 11 provinsi dengan alokasi dana pendidikan di bawah 3 persen. Nah, Sumsel bertengger di urutan ketiga terendah, yaitu hanya sebesar 2 persen. Ini memalukan menurut saya,” pungkasnya.

Diketahui, persentasi anggaran pendidikan Sumsel menurun sebesar 1,9 persen dari tahun sebelumnya. Padahal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel selalu mendeklarasikan sebagai provinsi yang sukses menjalankan program sekolah gratis. Pada 2015, Pemprov Sumsel mengalokasikan dana APBD murni untuk anggaran pendisikan sebesar 3,9 persen. Namun untuk tahun 2016, persentasenya menurun menjadi angka 2 persen dari total APBD murni 2016 yang mencapai Rp 5,76 triliun. Di bawah Sumsel, ada provinsi Jawa Timur dengan alokasi 1,7 Persen dan Papua dengan alokasi 1,4 persen dari APBD murni 2016.

Fatimah Ahmadi berharap Herman Deru dapat memerhatikan persoalan tersebut dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait persoalan pendidikan di Sumsel. “Di lapangan itu banyak masalah, harus diperbaiki Pak. Ini demi masa depan anak-anak Sumsel. Pendidikan itu hal utama,” ujarnya sambil pamit pisah bersalaman. (Fied)