Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan KPU senilai Rp40 miliar yang dipergunakan untuk pilkada serentak.

Namun untuk sejumlah program pembangunan non-prioritas secara terpaksa ditunda. Akan tetapi, Pemerintah kabupaten Tasikmalaya pun harus menyiapkan kembali anggaran tambahan untuk pengamanan dan Bawaslu senilai Rp15 miliar.

Asisten Daerah II Pemkab Tasikmalaya, Jawa Barat, Budi Utarma mengatakan saat ini pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp15 miliar sebagai dana hibah kebutuhan awal proses Pilkada bagi KPU. Sedangkan sisanya Rp25 miliar akan dialokasikan pada anggaran perubahan nanti.

Selain itu, kata Budi, pemerintah pun harus mempersiapkan dana Rp15 miliar untuk dana penunjang lainnya antara lain, anggaran pengamanan Polisi, TNI, Satpol PP, Linmas dan Bawaslu.

“Kami minta kepada penyelenggara, keamanan dengan anggaran perubahan yang terbatas maka harus efisien sesuai kebutuhan dan peraturan yang ada. Karena, dana pengamanan belum termasuk dalam anggaran Rp40 miliar di pengajuan KPU,” ujarnya.

Untuk anggaran Panwas telah mengajukan dana senilai Rp10 miliar diperuntukan untuk Panwas ting­kat kecamatan sampai tingkat desa. Namun, untuk masalah keamanan dari Polreskab dan Polresta telah mengajukan ke Pemkab mencapai Rp8,6 miliar. Bahkan belum lagi pengamanan dari TNI serta pembentukan pengamanan desk pilkada seperti Satpol PP dan Linmas.

“Tidak mustahil jika banyak anggaran prioritas pembangunan pada tahun ini banyak teralihkan ke Pilkada. Sedangkan sejumlah program dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan tertunda,” paparnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Deden Nurul Hidayat mengatakan Pilkada 9 Desember 2015 ini masih kekurangan anggaran. “Anggarannya masih kurang Rp40 miliar dan telah ada hanya Rp15 miliar dan akan dipergunakan pilkada nanti,” ujarnya. (MI/Ind)