Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menyiapkan dana cadangan sebesar Rp80 miliar. Anggaran tersebut untuk pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini.

“Dana itu untuk KPU Kepri dan Bawaslu khusus pengamanan Pilkada. Anggaran ini khusus untuk Pilgub (Pemilihan Gubernur-red). Sedangkan dana kegiatan KPU di tingkat kabupaten kota anggarannya sendiri,” kata Kepala Kesatuan Bangsa Politik (Kesbagpol) Provinsi Kepri, Syafri Salisman, Selasa (2/2).

Syafri menerangkan, pola penganggaran juga akan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Ini harus dilakukan dengan hati-hati seperti saran Pak Gubernur,” ujarnya.

Selain itu, Syafri mengatakan, bahwa pihaknya akan memastikan untuk surat suara akan menggunakan anggaran dari Pemprov Kepri. Sedangkan proses tender surat suara nantinya akan ditangani KPU Provinsi Kepri.

Berdasarkan pengalaman pesta demokrasi sebelumnya, Syafri mengimbau perusahaan yang mencetak surat suara agar lebih selektif serta akan dicetak sesuai jumlah pemilih ditambah 2 persen.

Terkait pelaksanaan Pilkada, Syafri berharap hanya satu kali putaran. Hal ini untuk menghemat waktu juga anggaran. Maka dari itu ia meminta peran dan partisipasi masyarakat dalam pilkada kali ini, tidak seperti Pilpres kemarin yang hanya 60 persen pemilih.

“Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan anggaran itu tidak boleh sama dengan kegiatan KPU Kabupaten/Kota, maupun KPU Pusat,” tekan Syafri.

Pemprov Kepri, sambung Syafri, akan mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam mengalokasikan dana kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggarakan Pilkada mendatang.

“Sampai sekarang kami masih menunggu pembahasan tentang jenis-jenis kegiatan apa saja yang dapat dianggarkan pemerintah, jangan sampai melanggar ketentuan yang berlaku,” ujar Syafri. Termasuk juga menunggu regulasi Pilkada.

“Sebab DPRD akan merevisi beberapa pasal yang terdapat di dalam Perpu (Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang)  Nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada yang telah disahkan menjadi Undang-Undang tersebut,” terangnya kembali.

Menurut Syafri, sebelum adanya kepastian hukum, ini masih menjadi sebuah permasalahan.

“Kami tidak dapat melangkah lebih jauh sebelum revisi UU Pilkada ini disahkan,” tegas Syafri. (hk/ind)