Terdakwa dalam perkara penerimaan hadiah dari sejumlah proyek pemerintah dan tindak pidana pencucian uang, Anas Urbaningrum, meminta pihak agar yang didakwa dan dituntut oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Kongres Partai Demokrat.

“Sesungguhnya yang didakwa dan dituntut oleh JPU dalam perkara ini adalah peristiwa politik demokrasi bernama Kongres Partai Demokrat yang di dalamnya ada kompetisi dan konstetasi politik antarcalon ketua umum dengan segala dinamikanya,” kata Anas dalam sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis, (18/9).

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu membacakan pledoi pribadinya yang ditulis tangan setebal 80 halaman. Dia membacanya selama dua jam dengan berdiri.

“Meski JPU mengatakan bukan mengadili kongres amat jelas ini mengadili kongres atau lebih tepatnya sepertiga kongres karena yang diadili adalah salah satu saja dari tiga peserta kongres di Bandung,” katanya.

“Jika dilihat bahwa terdakwa pada saat itu adalah penyelenggara negara, karena juga masih menjadi anggota DPR, pada saat yang sama kontestan lain adalah Ketua DPR dan menteri yang juga masuk kategori penyelenggara negara,” ungkap Anas.

Menurut Anas, bukan hanya “sepertiga kongres” yang harus diadili, tapi juga siapa saja yang dalam status penyelenggara negara mulai dari presiden, menteri, anggota DPR, gubernur, bupati, wali kota dan anggota DPRD yang menerima fasilitas dari penyelenggaraan kompetisi kongres, terutama Ketua Majelis Tinggi dan fungsionaisnya, Ketua Dewan Pembina dan fungsionarisnya, Ketua Dewan Kehormatan dan fungsionarisnya, Ketua Umum dan fungsionaris inti, termasuk Dwan Pengawas yang dibentuk oleh Dewan Pembina.

“Pada saat disebut bahwa bukan panitia kongres yang dihadirkan tentu yang dimaksudkan adalah panitia pengarah yang ketuanya adalah Edhi Baskoro Yudhoyono karena faktanya telah dihadirkan Didik Mukriyanto, ketua panitia pelaksanana kongres yang telah diperiksa sebagai saksi pada saat proses penyidikan,” katanya.

Padahal, kata Anas, siapapun yang mengerti tentang penyelenggara Kongres pasti melihat Panitia Pengarah sebagai pihak yang paling paham tentang seluruh rangkaian acara dan bagaimana penyelenggaraannya. (ant/ind)