Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengabaikan peran institusi wakil rakyat dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahannya.

“Ambisi dan rencana besar di tahun 2015 boleh-boleh saja, tapi konstitusi mengamanatkan, pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Untuk merealisasikan ambisi dan rencana besar itu, pemerintah butuh restu DPR,” kata Bambang Soesatyo, Senin (29/12).

Menurut Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI itu, mulus atau tidaknya ambisi besar tersebut sangat bergantung kepada harmonis tidaknya hubungan pemerintah dengan DPR.

“Agar ambisi itu tidak kandas, Jokowi harus menunjukan respek kepada DPR dan tulus mewujudkan kemitraan bersama DPR,” sarannya.

Caranya menurut anggota Komisi III DPR itu, Jokowi harus mengambil inisiatif melakukan komunikasi yang intens dengan DPR agar semua hambatan bisa dicarikan jalan keluarnya.

“Jokowi membatasi segala bentuk politik balas budi kepada para pendukungnya saat Pilpres. Termasuk bagi-bagi jabatan di baik di dalam maupun di luar Istana seperti komisaris dan direksi BUMN,” tegasnya.

Selain itu lanjut dia, Jokowi harus mengendalikan diri, tidak menggunakan kewenangan dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

“Hentikan segala bentuk intervensi dan campur tangan pemerintah terhadap lawan partai politik. Karena langkah tersebut bisa menjadi blunder politik yang membahayakan kelangsungan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla,” pungkasnya. (jp/ind)