Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) AM Fachir menegaskan bahwa bantuan yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada warga Rohingya yang mengungsi di perbatasan Myanmar-Bangladesh bukanlah sebuah pencitraan, melainkan amanat konstitusi.

“Kalau boleh dikatakan, ini amanat konstitusi. Ketika kita berbicara ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ini adalah realisasi atau perwujudan pengamalan dari amanat konstitusi,” tegasnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Hal itu disampaikan Wamenlu Fachir untuk menepis pernyataan yang disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bahwa bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia ke Rohingya sebagai bentuk pencitraan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, langkah pemerintah dalam memberikan bantuan kepada warga Rohingya merupakan salah satu upaya Indonesia dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia, seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Wamenlu Fachir menambahkan, kunjungan Menlu Retno LP Marsudi ke Myanmar beberapa waktu lalu juga merupakan tugas dan arahan dari Presiden Joko Widodo yang didasari keprihatinan pemerintah dan mengedepankan pendekatan komprehensif dalam mencari solusi bersama terkait persoalan Rohingya.

“Itu kan didasarkan kepada keprihatinan kita dengan yang terjadi di sana. Jadi pendekatan kita adalah komprehensif, pendekatan kita adalah solusi. Jadi intinya, dari semua aspek kita mencoba cari solusi dari persoalan yang dihadapi di sana,” terangnya. (jpp/ind)