Basuki Tjahaja Purnama memang fenomenal, bahkan sejak pertama kemunculannya di Balai Kota bersama Joko Widodo. Seminggu setelah dilantik jadi Wakil Gubernur, gebrakannya dalam menata birokrasi mulai kelihatan. Minimal, dari sikapnya yang tegas tanpa kompromi melawan budaya birokrasi  yang diangap kurang ideal.

Tampaknya Jokowi sejak awal menempatkan Ahok fokus menangani kerja birokrasi. Pelbagai masalah seperti perencanaan anggaran, implementasi program, transparansi, akuntabilitas, sistem dan budaya kerja jadi perhatian utamanya. Dari sini kemudian publik mulai mengenal karakter Ahok sesungguhnya: keras, meledak-ledak, gampang marah, terutama terhadap bawahannya.

Bagi kalangan internal birokrasi di lingkungan Pemprov DKI, karakter itu mungkin dibaca ancaman sekaligus motivasi. Tak jarang kita dapati anak buahnya ‘disemprot’ di muka umum, di depan kamera televisi. Ahok pun tak pernah gentar dimusuhi seluruh anak buahnya, termasuk menghadapi ancaman kematian.

Sedang bagi kebanyakan publik, sikap itu pertanda gong pembenahan birokrasi sudah dimulai. Banyak yang mengapresiasi, meski ada pula yang mengkritisi karena caranya dinilai kurang manusiawi. Namun rupanya, publik kadung jengah dengan patologi birokrasi. Cara tak begitu penting. Hingga akhirnya Ahok diganjar penghargaan Bung Hatta Anti–Corruption Award (2013).

Kini kurang lebih dua tahun sudah Ahok bekerja sebagai gubernur menggantikan Jokowi. Banyak kebijakan yang telah dibuat dan dijalani. Sialnya, badai isu seputar masalah kebijakan menerjang bertubi-tubi. Isu penggusuran Kalijodo, Pasar Ikan, Luar Batang, sampai isu korupsi UPS, RS.Sumber Waras, dan terkini Reklamasi Teluk Jakarta datang silih berganti. Masihkan Ahok bernilai “bersih” dan perkasa?

Relasi Kuasa

Terlepas dari judgement apakah Ahok benar-benar bersih (juga sebaliknya korupsi) atau tidak, isu tersebut sepertinya punya kaitan satu sama lain. Cara membacanya adalah dengan menelusuri relasi kuasa yang memengaruhi kebijakan. Termasuk di sini ialah pengusaha/investor dalam sebuah relasi antara bisnis dan politik.

Penelusuran sementara dapat dimulai dari isu seputar perkembangan penyelidikan suap reklamasi Teluk Jakarta. Isu ini jadi pintu masuk untuk melihat kaitan antar isu di atas. Berita terkini yang berkembang, sebagaimana dilaporkan Koran Tempo 11 Mei 2016 yang kemudian banyak dikutip media lain, ada dugaan barter kebijakan penggusuran Kalijodo dengan Reklamasi Teluk Jakarta.

Dugaan itu menyeruak berdasarkan pengakuan Direktur Utama Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, yang mengaku mengeluarkan Rp 6 miliyar atas permintaan Gubernur Ahok. Uang itu digunakan untuk biaya mengerahkan 5.000 personel gabungan Satpol PP, kepolisian dan tentara. Sebagai gantinya, Ahok menjanjikan pemotongan kontribusi tambahan pulau reklamasi walaupun pengaturan dasarnya belum final dibahas bersama DPRD.

Keterangan Ariesman itu diperkuat dengan ditemukannya memo permintaan Ahok ke Podomoro oleh penyidik dalam penggeledahan 1 April 2016. Yang lebih mengejutkan, penyidik dikabarkan juga menemukan perjanjian 12 proyek pemerintah yang dikerjakan Podomoro dengan konpensasi serupa.

Sontak saja pemberitaan itu bikin publik heboh. Beragam reaksi pun muncul, khususnya dari pihak Ahok maupun KPK. Di satu sisi, Ahok geram seraya menuding pemberitaan itu fitnah. Tapi di sisi lain, ia meminta KPK mengusut oknum yang bocorkan materi penyidikan.  Sedangkan KPK lebih memilih mendalami substansi informasi ketimbang mengusut pembocor BAP.

Meskipun pengakuan Ariesman sempat dibantah oleh petinggi Podomoro lain, juga Polda Metro Jaya,  tetapi soal keberadaan memo itu tak ada yang membantahnya. Bantahan hanya ditujukan pada keabsahan informasi Tempo yang membuat sikap Ahok plin plan, antara percaya atau tidak percaya. Dan, dengan meminta KPK mengusut oknum itu menandakan sebenarnya Ahok percaya, meski sebelumnya sempat menyatakan akan melaporkan media tersebut ke polisi.

Lalu, apa yang bisa dilihat dari isu itu? Andai informasi yang beredar itu benar, dan penulis sendiri memilih percaya dengan menyisakan sedikit keraguan, maka sebenarnya telah terjadi praktik informal economy dalam kebijakan besar DKI di bawah Gubernur Ahok. Praktik ini cenderung koruptif, manipulatif dan merugikan publik. Praktik ini pula yang jadi biang kegagalan perwujudan tujuan berdemokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi di bawah payung otonomi.

Praktik ekonomi informal merupakan bentuk transaksi ekonomi di luar institusi formal pemerintahan. Modusnya, kata Barbara Harris White sebagaimana dikutip Syarif Hidayat (2010), antara lain: manipulasi kebijakan publik untuk kepentingan pungusaha; transaksi bawah tangan antara penguasa dan pengusaha dalam proyek-proyek pemerintah, dan; pemaksaan swastanisasi aset negara/pemerintah.

Oleh karena itu, dilihat dari perspektif ekonomi politik, dengan menguak relasi bisnis dan kuasa dalam kebijakan Ahok melalui isu dan fakta pemberitaan di atas, maka sunnah hukumnya menganggap atau menilai Ahok tak bernilai bersih. Soal apakah Ahok benar-benar korupsi dan layak dipakaikan baju orange? Biarlah KPK yang usut. Yang jelas relasi bisnis dan kuasa yang begitu kental di tubuh Pemprov DKI meredupkan aura dan reputasi Ahok dengan segala predikat tokoh anti-korupsinya.

Tak Lagi Perkasa

Tentu saja kesimpulan tersebut perlu diuji lebih jauh. Sebab, selama ini Ahok selalu dikultuskan bersih dan tak pernah salah. Bahkan terdapat postulat: siapa pun yang berurusan dengan Ahok, orang itu pasti salah. Masihkah mitos itu bertahan?

Mari kita lihat pengaruh isu di atas terhadap pilihan politik pemilih. Beberapa lembaga survei pada bulan Mei melaporkan elektabilitas Ahok menurun. Jika pada awal April Populi Center menyebut elektabilitas Ahok (top of mind) 50,8 persen, maka pada awal Mei Konsep Indonesia mendapati elektabilitasnya menurun menjadi 27,9 persen (top of mind) dan 38,9 persen (simulasi 14 nama).

Begitu juga menurut survei Media Survei Nasional (Median). Elektabilitas Ahok turun menjadi 34.0 persen (pertanyaan terbuka) dan 38,6 persen (pertanyaan tertutup). Salah satu penyebabnya adalah—baik Konsep Indonesia maupun Median menyebut—adannya pengaruh signifikan dari isu sensitif dan krusial seperti isu korupsi RS.Sumber Waras dan reklamasi Teluk Jakarta.

Sebenarnya, ada satu survei lagi yang dirilis Cyrus Network, di mana hasilnya 180 derajat berbanding terbalik dengan dua lembaga di atas. Masalahnya, Cyrus sulit dipercaya mengingat posisinya merupakan partisan Basuki Tjahaja Purnama. Chief Executife Officer Cyrus Network Hasan Hasbi sudah lama diketahui sebagai pemasok dana teman Ahok 500 juta, juga penyuntik pengetahuan mereka.

Fakta survei di atas menunjukkan bahwa terdapat perubahan persepsi publik terhadap Ahok. Ia tak lagi dipandang sebagai sosok yang betul-betul bersih dan benar secara kebijakan. Mitos Ahok bersih dan selalu benar memudar seiring meningkatnya ketidakpercayaan publik kepadanya. Tentu, sekali lagi, kecenderungan ini perlu terus dlihat dan diuji hingga beberapa bulan ke depan.