Indopolitika.com Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto tak melakukan kampanye hitam terhadap calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto. Anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, mengatakan pernyataan Wiranto yang mengungkap isi surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) merupakan bagian dari desakan publik terhadap mantan Panglima Angkatan Bersenjata RI itu.

“Kalau ada yang merasa dirugikan atas tindakan Wiranto, silakan melaporkan secara hukum,” kata Nelson, Rabu, 25 Juni 2014.

Bawaslu, kata Nelson, tak menemukan unsur dugaan kampanye hitam dari ucapan Wiranto. Karena itu, Bawaslu memutuskan untuk menghentikan pengusutan kasus tersebut.

Konferensi pers yang digelar Wiranto Kamis pekan lalu mengungkap pelanggaran yang dilakukan Prabowo menurut DKP. Menurut Wiranto, Prabowo berinisiatif melakukan penculikan aktivis meski tak pernah diperintah Panglima ABRI.

Pernyataan Wiranto itu sekaligus menjawab tantangan Prabowo yang pada debat calon presiden perdana ditanyai soal pelanggaran hak asasi manusia. Di panggung debat, Prabowo meminta masyarakat menanyakan langsung penculikan itu kepada atasannya di militer. Saat melakukan penculikan aktivis, Prabowo bertanggung jawab pada Panglima ABRI.

Prabowo sendiri mengatakan penculikan aktivis dilakukannya untuk mengamankan negara. Menurut dia, para aktivis itu ditengarai hendak mengganggu keamanan negara.

Penjelasan Wiranto membuat kesal tim hukum Prabowo. Anggota tim hukum Prabowo, Sufmi Dasco Ahmad, meminta Bawaslu memeriksa Wiranto karena dianggap membuat fitnah terhadap masa lalu Prabowo. Apalagi, kata dia, Wiranto kini didapuk sebagai penasihat tim kampanye nasional calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo alias Jokowi. (tmp/ind)