Pelantikan anggota DPRD Banten akan digelar bulan September mendatang, muncul kehendak publik agar pimpinan DPRD Banten bisa terdiri dari paket orang-orang yang bersih dan berintegritas.

Aktivis Banten Crisis Center Miftahunnajah mengatakan, peran dan fungsi DPRD dalam membuat peraturan daerah, menyusun dan menetapkan APBD serta melakukan pengawasan terhadap eksekutif, membuat posisi Ketua DPRD sangat vital. Kedudukannya dianggap penentu berlangsungnya proses pemerintahan ke depan.

“Jangan sampai DPRD Banten  seperti yang sudah-sudah. Kita bisa cek di media massa, ada yang terlibat korupsi, mengembalikan kerugian negara, ada yang dapat gratifikasi bahkan dipanggil KPK, ini memalukan,” ujarnya.

Miftah menambahkan, mereka yang terindikasi korupsi, pernah terkena kasus, baik sebagai saksi maupun pernah mengembalikan uang atau barang ke negara, seharusnya tidak menjadi pimpinan dewan.

“Pimpinan parpol harus peka dan mengerti itu,” katanya kepada wartawan di Tangerang, Jum’at (15/8).

Ia menghimbau semua anggota DPRD baru belajar dari pengalaman pahit sebelumnya. Dari pengalaman tersebut, beberapa anggota legislatif termasuk ketua dan wakil ketua DPRD diindikasi terlibat suap dengan gubernur non-aktif Ratu Atut Chosiyah.

“PDIP yang mendapat jatah ketua DPRD harus singkron dan sejalan dengan Jokowi yang menghendaki pemerintahan bersih, penyelenggaraan negara yang bersih, itu artinya jangan menunjuk ketua DPRD nanti orang yang berkasus atau pernah berkasus atau akan berkasus,” ujarnya berapi-api.

Miftah juga mengharapkan agar Partai Golkar Banten peka dan tidak menunjuk mereka yang pernah dipanggil KPK. “Citra Partai Golkar diuji betul, apakah peka atau kebal muka. Jika Partai Golkar menunjuk muka lama yang terindikasi gratifikasi atau pernah dipanggil KPK, berarti mereka bebal,” pungkasnya. (ind)