Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemilihan Komjen Pol, Budi Gunawan sebagai calon Kapolri adalah hak preogratif presiden dan mekanismenya sudah sesuai undang-undang.

Termasuk, ungkap JK, jika presiden memutuskan untuk mengganti Kapolri yang sekarang, Jenderal Sutarman. Meskipun, masa jabatannya baru berkahir pada Oktober 2015 mendatang.

“Ini kan (pemilihan Budi Gunawan) sesuai dengan undang-undang, itu kan hak preogratif presiden,” kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Senin (12/1).

Oleh karena itu, secara tidak langsung JK mengatakan tidak masalah jika tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemilihan calon Kapolri.

JK menjelaskan bahwa pelibatan KPK atau PPATK hanya ketika membutuhkan klarifikasi saja.

Sedangkan, lanjut JK, pemilihan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri berdasarkan asas praduga tak bersalah.

“Soal KPK tentu hanya suatu kadang-kadang, kalau ada masalah diklarifikasi tetapi kita memegang pandangan praduga tak bersalah karena kalau nanti semua orang hanya indikasinya, laporannya yang tentu tidak jelas toh jadi masalah.‬ Presiden memakai praduga tak bersalah,” jelas JK.

Menurutnya, jika dibelakang nanti ada masalah hukum, maka akan diselesaikan secara hukum.

Pemerintah, tegas JK, tidak bisa mengambil keputusan atau menghukum seseorang hanya berdasarkan isu bahwa seseorang memiliki rekening gendut atau isu miring lainnya.

“Kalau sekiranya ada masalah di negeri ini, ya tentu serahkan ke masalah hukum. Tetapi, gendut pun ukurannya apa ya kan? Apakah Rp 24 milliar itu gendut? Orang kalau punya dana kalaupun ada kan tidak berarti dia korup. Belum tentu. Jangan hanya dihubungkan gajinya, mungkin saja dia tabungan sejak dulu atau bisa saja anaknya dagang atau bisa saja dia beli tanah,” ujarnya.

Lebih lanjut, secara tidak langsung, JK menganggap bahwa Budi Gunawan adalah sosok yang tepat menduduki jabatan Kapolri.

“Lihat saja kariernya, sekolah pendidikan dia nomor satu. Kariernya sudah menduduki tempat-tempat yang sesuai, yang penting‬,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Bahkan, nama Budi sudah diserahkan Presiden kepada DPR untuk diikutkan dalam proses uji kelayakan dan kepatuhan.

Secara jenjang karier, lulusan Akademi Kepolisian tahun 1983 ini, memang tercatat pernah menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Kemudian, pernah menjabat Kapolda Bali tahun 2012. Terkahir, menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol). (sp/ind)