Indopolitika.com –  Pengamat Politik dari Pusat Kajian Hukum dan HAM Nusantara Hilal Ramadhan menyentil pernyataan salah satu capres Prabowo Subianto yang mencerminkan sikap tidak pro pemberantasan korupsi.

Paska Komisi Pemberantasan Korupso (KPK) menetapkan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali tersangka korupsi haji, Prabowo mengeluarkan reaksi yang dinilai bertolak belakang. Prabowo mempertanyakan langkah KPK menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus korupsi.

“Pernyataan Prabowo mengesankan Prabowo-Hatta anti KPK dan tidak pro pemberantasan korupsi,” tambah Hilal.

Sebaliknya, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla lebih sering berbicara dengan ungkapan menyerahkan pada proses hukum.‬ “Dari contoh sederhana ini saja bisa terlihat kontrasnya yang tak bakal bisa dideteksi pada visi-misi capres,” urai dia, Minggu, (1/5).

Lebih dari itu, Hilal juga menyampaikan kekhawatirannya terkait komitmen Prabowo-Hatta terhadap keberlangsungnan KPK. Visi-misi pasangan ini memang menjanjikan akan memperkuat KPK. Tapi jangan lupa, dalam manifesto politik Partai Gerindra Prabowo ingin kembali ke sistem Presidensialime murni.

Presidensialime murni berarti kembali ke UUD 45 sebelum perubahan. Itu artinya jika Prabowo jadi presiden, KPK paling berpotensi yang pertama kali dibubarkan.

“Dalihnya bisa banyak. Apalagi parpol pendukung Prabowo juga punya cita-cita yang sama,” tandas dia. ‬

Karena itu Hilal menghimbau masyarakat perlunya membandingkan visi misi para capres dengan rekam jejaknya selama ini. Pasalnya seringkali antara keduanya bertolak belakang.‬

“Rekam jejak cerminkan karakter yang lebih riil dari para capres,” tandas Hilal Ramadhan. (Ind)