Belum genap 100 hari, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terus menuai kritikan publik. Bahkan, selaku presiden pilihan lima parpol (PDIP, Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI) ini, dianggap sudah membuat lima blunder.

Menurut peneliti Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Chalid Muhammad, lima blunder tersebut, pertama masih mengangkat orang-orang yang memegang rapor merah atau kuning versi KPK. Kedua, lemahnya koordinasi antar menteri.

“Seperti pernyataan sekenanya Susi Pudjiastuti bahwa Indonesia harus keluar dari G20. Juga pernyataan berantakan tak seirama para menteri soal KKS, KIP dan KIS,” kata Chalid dalam diskusi Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia,” Pak Jokowi Ikut Parpol, Apa Nasib Gerakan Anti Mafia dan Korupsi?,” di Kafe Deli, Jakarta Pusat, Minggu (23/11).

Sementara itu blunder ketiga menurut Chalid adalah, Jokowi dalam lawatan ke luar negeri, menunjukkan dia ingin dekat dengan korporasi yang besar. “Sedangkan blunder keempat adalah, Jokowi belum menunjukkan pemerintahannya berhasil berantas mafia migas, dia sudah naikkan harga BBM, dan itu dilakukan di saat harga minyak dunia turun pula. Dan blunder kelima adalah saat Jokowi mengangkat Jaksa Agung yang rekam jejaknya dipertanyakan,” papar Chalid.

Menurut dia, walaupun mempunyai hak prerogatif, Jokowi jangan sampai mengabaikan kehendak publik yang telah begitu berharap kepada dia, dan memilihnya. Publik tentu khawatir bila akibat dikte-dikte kelompok di sekelilingnya Jokowi jadi tersandera dan langkah yang diambil lebih untuk memuaskan dan merangkul kekuatan-kekuatan diseklilingnya, dan akibatnya mengabaikan kehendak rakyat.

‎Pembicara lainnya, Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Romo Benny Susetyo mengatakan, Presiden Jokowi terlalu banyak mengakomodir orang-orang parpol dalam Kabinet Kerja yang ia pimpin sekarang. Masuknya banyak orang parpol dalam kabinet Jokowi disebabkan karena Jokowi kalah dalam kompromi politik di internal.

“Orang curiga Jokowi terpental lagi karena kalah dalam negosiasi berkaitan dengan kepentingan politik. Balas jasa Jokowi dengan cara politik transaksional,” ujar Romo Benny.

Menurutnya, masuknya kader-kader parpol dalam kabinet Jokowi-JK merupakan sesuatu yang wajar. Namun Jokowi harus benar-benar selektif dalam menunjuk tokoh sebagai pejabat publik.

“Pilihlah orang parpol yang profesional, dia berprestasi, integritas, keberaniannya menyelesaian kasus-kasus besar besar khususnya di kejaksaan,” katanya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya menyatakan Jokowi mendapat hambatan dalam menjalankan pemerintahannya tidak hanya dari Koalisi Merah Putih (KMP), tetapi juga dari tokoh-tokoh di Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

“Jokowi kasihan selain menghadapi KMP juga hadapi KMP dua (KIH), yaitu Kalla, Mega dan Paloh. Jadi berat untuk menjalankan pemerintahannya,” kata Yunarto.

Kekuatan ‘KMP Dua’  itu, kata Yunarto pun bisa dilihat dari penunjukkan sejumlah menteri yang disinyalir adalah ‘titipan’ para tokoh koalisi itu. (jp/ind)