Sosiolog UGM Arie Sujito menilai, Presiden SBY mewariskan beban berat ekonomi pada Kabinet Jokowi-JK dan kondisi yang sulit itu, membutuhkan peran ekonom senior seperti Rizal Ramli PhD yang sudah berpengalaman dan kredibel.

‘’ Saya kira, bagus kalau Rizal Ramli masuk kabinet Jokowi karena pikiran dan tenaganya diperlukan Jokowi-JK untuk membenahi dan menata kembali ekonomi yang sangat berat, yang diwariskan SBY,’’ kata Sosiolog UGM Arie Sujito.

Permintaan pada ekonom senior Dr Rizal Ramli agar masuk dalam kabinet Jokowi-JK (Joko Widodo dan Jusuf Kalla)  makin menguat. Beberapa waktu lalu dukungan dan permintaan datang dari kaum  aktivis muda PDI Perjuangan. Belakangan kalangan akademisi menyuarakan hal serupa.

Terus terang, kata akademisi Fisip UGM itu, ekonomi SBY sangat berat dan membebani rakyat dan pemerintahan Jokowi nanti.

‘’Tentu, kita harapkan Jokowi  konsisten untuk tidak membangun kabinet transaksional, dan untuk itu, teknokrat senior Rizal Ramli patut diminta membantu Jokowi-JK membenahi  perekonomian ke depan,’’ ujarnya.

Di bawah Presiden SBY, ekonomi besar pasak dari pada tiang, telah membuat kehidupan sosial-ekonomi rakyat sangat pengap , apalagi  korupsi merajalela.

Sebelumnya Direktur Eksekutif IndoStrategi, Andar Nubowo MA, misalnya, mengatakan Rizal Ramli merupakan  kandidat terbaik mengisi posisi Menko Perekonomian. Rekam jejak Rizal Ramli, kredibilitas serta integritasnya menurut Andar yang juga dosen Fisip  UIN Syarif Hidayatullah, sudah teruji. ”Rizal sangat berintegritas dan kompeten.” kata Andar, alumnus EHESS Perancis.

Akademisi Universitas Paramadina, Dr Herdi Sahrasad dalam perbincangan beberapa saat lalu menyampaikan pernyataan serupa. Bahkan menurut Herdi, Rizal Ramli yang kini adalah salah seorang anggota Panel Ahli PBB untuk UNDP, pantas ditempatkan sebagai Menko Polhukam dan Menko Perekonomian. “Bang Rizal (Ramli) bisa ditempatkan Jokowi pada dua posisi itu untuk melakukan revolusi mental kelembagaan di bidang ekuin atau polhukam,” ujar mantan peneliti tamu di Monash University Australia, Indiana University AS, Departemen Ilmu Politik Univ. California  Berkeley dan Southeast Asia Center, Universitas Washington Seattle, AS itu. (Faj)