Politisi Partai Demokrat, Sutan Bathoegana, membantah Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Fraksi Demokrat di DPR untuk keluar dari ruang sidang paripurna alias walk out saat pengambilan keputusan RUU Pemilihan Kepala Daerah.

“Yang terjadi adalah perintah SBY untuk pilkada langsung dengan 10 syarat itu telah diinstruksikan untuk diperjuangkan all out, tapi pimpinan fraksi malah nyuruh walk out!” kata Sutan, Minggu (28/9/2014).

Sutan mengatakan, SBY kecewa berat dengan peristiwa dalam rapat paripurna. Untuk itu, kata anggota Komisi VII DPR itu, SBY telah memerintahkan Dewan Kehormatan Demokrat untuk mengusutnya.

“Untuk segera mengusut perintah all out menjadi walk out. Opsi ketiga tersebut sudah didukung F-PDIP, F-PKB, dan Hanura. Itu yang sebenarnya terjadi,” tuturnya.

Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf juga dikabarkan telah siap bertanggung jawab atas kejadian itu.

“Bu Nur sudah menyatakan bertanggung jawab atas kejadian ini. Itu faktanya,” kata Sutan.

Anggota Dewan Pembina Fraksi Demokrat, Hayono Isman, membenarkan adanya pengusutan terkait kasus dalam rapat paripurna. Ia tidak mau menerka hasil investigasi yang dilakukan internal partainya.

“Saya tidak mau berandai-andai. Kalau nanti dari kita hasilnya macam-macam,” kata Hayono beberapa waktu lalu.

Akibat dari keputusan walk out Fraksi Demokrat, opsi pilkada lewat DPRD didukung oleh mayoritas anggota Dewan yang hadir. Sebelum sidang paripurna, SBY mengaku mendukung pilkada langsung.

Belakangan, Demokrat juga mengaku memutuskan mendukung pilkada langsung dengan 10 syarat. Namun, setelah UU Pilkada disahkan dengan mekanisme pilkada lewat DPRD, SBY dan Demokrat dikecam publik. (trb/kps/ind)