Politisi Partai Demokrat Benny K. Harman menilai Jaksa Agung sebaiknya berasal dari kalangan profesional yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam mengenai birokrasi di Kejaksaan Agung, serta sebaiknya bukan dari kalangan partai politik.

“Jaksa Agung harus bekerja bukan untuk melayani kepentingan politik kelompok tertentu namun menyelesaikan masalah hukum di bangsa Indonesia,” kata dia seraya mengatakan Jaksa Agung mesti membuat Kejaksaan Agung independen dan bebas dari penyanderaan politik.

Benny meminta Presiden Jokowi tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menentukan Jaksa Agung karena lembaga yang memiliki otoritas dalam menentukan seseorang bersalah secara hukum adalah pengadilan.

“Satu-satunya lembaga yang punya otoritas menentukan seseorang bersalah secara hukum adalah pengadilan, bukan jaksa, polisi, KPK, dan itu harus kita luruskan,” kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 5 November 2014.

Menurut dia, Jaksa Agung harus mampu menjadikan Kejaksaan Agung sebagai institusi hukum terdepan dalam menghadapi masalah hukum, baik korupsi maupun pidana umum lainnya.

Benny menambahkan, tantangan utama Jaksa Agung adalah mengembalikan lembaganya sebagai institusi hukum yang berwibawa dan berintegritas yang belum berhasil pada periode sebelumnya.

“Kita butuh Jaksa Agung yang punya keberanian, kredibel, dan akuntabel,” ujarnya.

Benny menegaskan Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogatif untuk mengangkat Jaksa Agung karena itu presiden tidak boleh sembarangan memilih orang nomor satu di Kejaksaan Agung. (ant)