Indopolitika.com   Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memanggil tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Hatta dan Kepala Kantor Pos Wonosari untuk mengklarifikasi surat pribadi Prabowo kepada guru di wilayah itu.

“Pada Kamis, 09.00 WIB, kami akan meminta klarifikasi kepada tim sukses Prabowo-Hatta, dinas pendidikan dan pihak kantor pos,” kata Divisi Pengawasan Panwaslu Gunung Kidul Budi Hariyanto di Gunung Kidul, Rabu, (25/6).

Budi menduga ada unsur pelanggaran Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, khusus pasal 42 ayat 1 huruf h yang isinya melarang penggunaan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye.

Menurut dia surat pribadi Prabowo yang ditujukan kepada pegawai negeri sipil dan guru diduga memiliki unsur pelanggaran karena dikirim melalui sekolah.

“Kami belum menyimpulkan apakah melanggar atau tidak. Kami akan membuat kesimpulan setelah meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang mengetahui persoalan ini,” kata Budi.

Manager Operasional Kantor Pos Wonosari, Wedha Wijayanto mengatakan ribuan surat tersebut langsung dikirim ke sekolah tujuan pada Sabtu (21/6). “Sampai saat ini belum ada surat kembali,” katanya.

Dia mengatakan tujuan surat yang diterima Pos Wonosari 19 Juni sebanyak 7700 lembar dan 20 Juni sebanyak 4400 lembar, tersebut mirip yang dikirim Aburizal Bakrie beberapa waktu yang lalu.

Sebelumnya, salah seorang guru penerima surat dari Capres Probowo, Priharmono mengaku menerima surat pribadi dari Prabowo Subianto pada Sabtu (21/6).

“Suratnya biasa meminta dukungan, mirip yang dikirimkan Aburizal Bakrie beberapa waktu yang lalu,” kata Priharmono.

Surat pribadi sebanyak 12.100 surat melalui kantor pos, yang diterima dua kali oleh Kantor Pos Wonosari 19 Juni sebanyak 7700 lembar dan 20 Juni sebanyak 4400 lembar.

Dalam surat yang tertanggal 6 Juni, Prabowo meminta doa restu untuk maju dalam pemilihan presiden mendatang. Selain itu ada visi dan misi berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan pendidikan serta pemberdayaan ekonomi kecil dan menengah.

Meski menerima surat pribadi, Priharmono mengatakan dirinya mengaku netral dalam pemilihan presiden karena sebagai seorang PNS, dan tidak terpengaruh.

“Sebagai seorang PNS harus netral, dan soal memilih itu nanti,” kata dia. (ant/ind)