Anggota DPR RI Fandi Utomo menyampaikan bahwa pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakilnya wajib menyertakan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai pendukung.

“Ini untuk menghindari dualisme dukungan terhadap calon kepala daerah yang ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pertengahan Desember 2015,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Senin, (2/3).

Anggota Komisi II DPR RI tersebut menjelaskan, selain menekan konflik di internal partai, alasan penyertaan rekomendasi pusat juga sebagai keselarasan visi dan misi calon kepala daerah dengan Parpol pengusungnya.

Menurut legislator yang sedang menjalani masa reses itu, surat rekomendasi DPP harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderap partai bersangkutan.

Hanya, lanjut dia, hal tersebut belum diatur dalam Undang-Undang Pilkada hasil revisi dan akan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI yang selanjutnya dilakukan sosialisasi hingga ke daerah.

Komisi II, kata Fandi Utomo, akan memanggil KPU RI untuk melakukan koordinasi, termasuk pembahasan PKPU setelah legislatif selesai masa reses.

“Tapi yang pasti pembahasan dengan KPU RI akan dilaksanakan pada sidang paripurna ke-III, atau akhir Maret ini,” tukas legislator asal Fraksi Partai Demokrat daerah pemilihan Jatim I (Surabaya-Sidoarjo) tersebut. (ant)