Indopolitika.com  Mahkamah Konstitusi (MK) menolak 29 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MK hanya mengabulkan satu permohonan atas nama La Ode Salimin yakni penghitungan ulang.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat para pemohon tidak sanggup menghadirkan bukti-bukti yang menguatkan permohonan mereka di persidangan. Poppy Darsono misalnya. Calon DPD Dari Jawa Tengah itu mengatakan ada kejahatan Pemilu yang mengakibatkan perolehan suaranya berkurang. Namun, Mahkamah tidak menemukan fakta-fakta di persidangan.

“Terhadap dalil permohn Mahkamah menanggap dalil pemohon berupa dugaan semata. Fakta persidangan pemohon tidak mengajukan saksi di kabupaten yang dipermasalahkan. Bawaslu tidak pernah menerima keberatan pemohon. Dalil pemohon menurut Mahkamah tidak berdasar menurut hukum,” ujar anggoa majelis halim, Muhammad Alim saat membacakan pertimbangan Mahkamah.

Sementara untuk La Ode, Mahkamah menemukan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa terjadi perubahan DB-1 (Pleno rekapitulasi tingkat kab/kota) Kota Tual khususnya perolehan suara pemohon di pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi.

“Memerintahkan kepada KPU Tual untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk calon anggota DPD di seluruh TPS Kota Tual berdasarkan C1 plano selambat-lambatnya sepuluh hari setelah putusan ini dalam persidangan terbuka untuk umum,” ujar Ketua Majelis Hakim, Ahmad Fadlil Sumadi, saat membacakan sidang putusan di ruang sidang utama MK, Jakarta, Rabu (25/6/2014).

Sekedar informasi, La Ode Salimin adalah calon anggota DPDRInomor urut 15 dapil Maluku. Suara La Ode Salimin di Kota Tual sebelumnya berjumlah 4.240 namun setelah dibaca kembali dokumen DB 1 oleh KPU Kota Tual, suaranya berkurang menjadi 2.240 sehingga total jumlah perolehan suaranya yang sebelumnya berjumlah 62.548 setelah ditetapkan KPU turun menjadi menjadi 60.548 suara. (trb/ind)