Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sekaligus Ketua delegasi parlemen Indonesia di Sidang Umum ke-38 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) menyampaikan posisi tegas, agar parlemen negara-negara ASEAN memberikan sikap atas tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.
Usulan resolusi tersebut sempat mendapat penolakan keras dari Myanmar. Sehingga mengakibatkan Sidang harus di-skors untuk memberikan waktu bagi tuan rumah untuk memfasilitasi negosiasi antara Indonesia dan Myanmar.
“Kami sebenarnya sangat terbuka kepada Myanmar untuk mengkoreksi dan memperbaiki draf resolusi itu, jika mereka keberatan dengan redaksi awal yang kami bawa. Jika mereka keberatan dengan nada kecaman terhadap aksi kekerasan atas etnis Rohingya, kami telah mengusulkan untuk memperlunak resolusi tersebut menjadi resolusi atas krisis kemanusiaan di Myanmar. Mereka menolak juga. Mereka mengatakan tidak ada krisis kemanusiaan di Myanmar,”ujar Fadli Zon usai pertemuan Komite Eksekutif AIPA, Manila, Filipina, Senin (18/9).
Delegasi DPR RI yang terdiri dari Nurhayati Ali Assegaf, Juliari P. Batubara, S.B. Wiryanti Sukamdani, H. Firmandez, Andi Achmad Dara, Sartono Hutomo, Lucky Hakim, Abdul Kadir Karding, Mahfudz Abdurrahman, dan Achmad Farial mencoba mencari jalan tengah dengan menawarkan rancangan resolusi yang dimodifikasi menjadi isu humanitarianism di Asia Tenggara. Namun delegasi Myanmar tetap menolak. Bahkan usulan Presiden AIPA, Pantaleon D. Alvarez agar delegasi parlemen Myanmar membuat draft resolusi sendiri atas isu Rohingya pun tidak mendapat persetujuan dari pihak Myanmar.
Isu Kemanusiaan Rohingya itu sempat membuat pertemuan Komite Eksekutif AIPA berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kali ini AIPA harus menggelar pertemuan Komite Eksekutif hingga dua kali karena mengalami kebuntuan dan tidak mencapai konsensus terhadap usulan Indonesia tentantg isu Rohingya tersebut. (rls/ind)