Indopolitika.com   Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Hatta Rajasa diminta memberi penjelasan terkait adanya tudingan korupsi oleh organisasi masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Kerakyatan Khusus (SKK) Migas. Hal ini untuk membendung munculnya penilaian negatif dari masyarakat jelang pelaksanaan pemilu presiden 9 Juli mendatang.

“Karena isunya sensitif, terkait korupsi dimana Pak Hatta dilaporkan ke KPK, baiknya klarifikasi saja,” kata Ketua Pusat Kajian Hukum dan HAM (PUSKAMRA) Hilal Ramadhan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/6).

Ia mengatakan, selama ini sejumlah isu korupsi yang menyeret nama Hatta Rajasa seolah hanya didiamkan begitu saja. Padahal, ujarnya, isu itu sudah menyebar ke masyarakat seiring pemberitaan yang massif di media.

“Kita paham ini momen politik. Tapi bukan berarti permissif. Isu pengadaan KRL bekas dari Jepang, pengadaan dermaga dan bandara wilayah timur Indonesia, juga kasus impor daging sempat santer,” ujarnya.

Ia meniali, isu tersebut sangat merugikan Hatta Rajasa sebagai pendamping capres Prabowo Subianto. Isu itu diperkitakan akan terus muncul hingga pelaksanaan Pilpres usai.

“Nah sekarang dilaporkan. Maka gak bisa sembunyi lagi. Ini berarti ranahnya sudah lumayan serius,” tegasnya.

Menurutnya, sikap Hatta yang cenderung menutup diri dari isu korupsi justru memberi peluang pada pihak tertentu untuk semakin memanfaatkannya. Sejatinya, kata Hilal, hal tersebut dijadikan momentum untuk menjelaskan ke masyarakat soal komitmen dirinya terhadap korupsi.

“Tegaskan saja, seperti Prabowo ketika menjawab isu HAM di debat capres-cawapres,” tandasnya.

Sebelumnya, gabungan massa SKK Migas melaporkan Hatta Rajasa ke KPK (Senin 16 Juni 2014) terkait dugaan korupsi sektor minyak dan gas. Mereka menuntut KPK agar menyidik Hatta dan pebisnis minyak Muhammad Riza Chalid karena diduga telah rugikan negara Rp 36 triliun tiap tahun. (Ind)