Indopolitika.com  Dimyati Natakusumah, mantan Bupati Pandeglang yang tersandung kasus pembobolan kas daerah Pandeglang melalui Pinjaman Daerah Kabupaten Pandeglang Rp200 miliar dari Bank Jabar Banten (BJB) pada tahun 2006 kini diajukan menjadi wakil ketua MPR oleh Partai persatuan Pembangunan (PPP).

Padahal, tiga rekan sekongkolnya yakni H. Wadudi Nurhasan sudah divonis pidana 2 tahun oleh Pengadilan Negri (PN) Pandeglang pada tahun 2008, H. Acang divonis Pidana 4 tahun 6 bulan pada tahun 2009 lalu dan H.Abdul Munaf divonis pidana 1 tahun 1 bulan pada tahun 2008 lalu. Sedangkan Putusan MA. No.1793.K/PID.Sus/2009 Tipikor dengan terdakwa Dimyati Natakusumah, hingga kini belum diputuskan.

Peminjaman itu dinilai illegal karena tanpa persetujuan dari DPRD Pandeglang. Selain itu, penggunaan pinjaman tersebut pun tidak jelas, baik di Dinas PU maupun di Dinas Pendidikan, sebagaimana yang dijanjikan Dimyati saat itu.

Hingga saat ini tidak ada penyelidikan dari aparatur penegak hukum. Padahal, Aliansi Masyarakat Pandeglang Menggugat (AMPM) sudah melakukan delik murni terhadap penegak hukum. Sayangnya, hingga kini tidak ada kelanjutan penyelidikan terhadap kasus ini.

Aduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah pernah dilakukan pihak AMPM, KPK melalui Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK melalui Nota Dinas Nomor: ND-02/40/I/09 tanggal 7 Januari 2009 telah meminta Deputi Penindakan KPK untuk menindaklanjuti pengaduan AMPM sesuai prosedur yang berlaku.

Namun, hingga sampai saat ini belum juga ada gerakannya dari KPK terhadap kasus ini. Padahal, ini kasus yang sangat luar biasa, 200 miliar. Lebih besar dari kasus  dugaan korupsi dana perumahan yang melibatkan anggota DPRD Banten, dugaan suap dan korupsi pinjaman daerah pada 2008, yang keduanya juga bernasib sama dengan dugaan korupsi dana pinjaman daerah Pandeglang dari bank BJB ini.

Sebagaimana tertulis dalam Analisis Pinjaman Daerah Pandeglang tahun 2006 oleh AMPM, yang seharusnya bertanggung jawab dalam pinjaman itu adalah mereka yang menandatangani perjanjian, salah satunya adalah Dimyati.

Pada periode kepemimpian bupati Dimyati, pembayaran tahap pertama kepada BJB telah dilakukan, tapi menggunakan uang yang berasal dari kas daerah. Demikian pula pada periode kepemimpinan bupati Erwan Kurtubi, pembayaran tahap kedua/pelunasan, dilakukan dengan sumber dana yang berasal dari kas daerah.

Karena telah terbukti adanya suap-menyuap untuk persetujuan pinjaman, maka perjanjian tersebut secara otomatis batal demi hukum. konsekuensinya, tidak ada istilah pinjaman daerah dan tidak ada kewajiban daerah untuk mengembalikannya. Salah satu sahnya sbeuah perjanjian itu adanya itikad baik dari para penandatangan perjanjian. (mb/ind)