Untuk kedua kalinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapat opini disclaimer (tidak memberikan pendapat) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten terkait pengelolaan APBD 2013 dan APBD 2014. Kemampuan leadership (kepemimpinan) Rano Karno selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten dipertanyakan.

“Opini disclaimer dua kali berturut-turut dari BPK terhadap Pemprov Banten merupakan indikator sekaligus bukti bahwa Rano Karno tidak mampu melakukan perbaikan pengelolaan APBD dari keterpurukan Banten pascakepemimpinan Ratu Atut Chosiyah,” tegas Direktur Eksekutif Alianasi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada,Senin (1/6) lalu.

Suhada mengatakan, Rano seharusnya mampu memperbaiki mekanisme penyerapan APBD melalui peningkatan kualitas perencanaan pembelanjaan yang lebih baik. Sebab, salah satu indikator buruknya pengelolaan APBD adalah besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).

Dijelaskan, jika dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK itu terdapat indikasi penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi, maka aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam.

Untuk diketahui, BPK RI Perwakilan Banten menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemprov Banten Tahun Anggaran 2014 di Paripurna DPRD Provinsi Banten, Senin (1/6). LHP BPK RI Perwakilan Banten tersebut diserahkan anggota V BPK RI Dr Moermahadi Soerja Djanegara.

Moermahadi mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini merupakan pernyataan profesional dari pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntasi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas pengendalian internal.

Dikatakan bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Banten atas LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, memberikan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer) dengan sejumlah permasalahan signifikan. Sedangkan opini LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 sama dengan Tahun Anggaran 2013 yang tidak memberikan pendapat.

Secara terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Kurdi Matin menjelaskan, opini disclaimer yang diperoleh Pemprov Banten dari BPK merupakan tanggung jawab semua pihak di lingkungan Pemprov Banten dan tidak hanya tanggung jawab Plt Gubernur Banten.

Sementara itu Kepala Inspektorat Banten, Anwar Mas’ud menjelaskan, secara kuantitatif, kendati masih mendapat opini disclaimer, namun mengalami penurunan nilai temuan sebesar 50 persen lebih.
Anwar mengungkapkan, pada LHP BPK RI Perwakilan Banten terhadap LKPD Banten pada tahun 2013, temuan yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal sebesar Rp 45.362.251.922,37. Sementara pada tahun 2014, temuan terkait sistem pengendalian internail senilai Rp 11.559.544.433,00.

“Jadi selama ini kita sudah berusaha untuk membenahi semua persoalan terkait pengelolaan keuangan daerah di Pemprov Banten. Memang masih banyak hal yang perlu dibenahi secara serius,” ujarnya. (sp/ind)