Ketua DPR Setya Novanto menekankan, pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang paling mendasar untuk menuju Parlemen Modern. Sehingga, dengan diklat yang dilakukan kepada sistem pendukung dapat mendukung fungsi-fungsi Kedewanan. Hal itu yang mendorong DPR untuk segera mewujudkan pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat).

Demikian dikatakannya saat meninjau lokasi pembangunan Pusdiklat Sekretariat Jenderal DPR dan Badan Keahlian Dewan Dewan di Wisma Grya Sabha DPR RI Kopo di Bogor, Jawa Barat, Senin (3/4/2017).

“Pendidikan ini perlu adanya sebagai suatu hal yang mendasar. Karena waktu saya tinjau di luar negeri, di parlemen negara lain sudah melakukan diklat. Ini tentu kita jangan kalah. Sehingga SDM kita, termasuk Tenaga Ahli kita totalnya ribuan itu, harus ditatar,” jelas Novanto.

Politisi F-PG itu mengakui, DPR belum memiliki Pusdiklat, karena belum terpenuhinya proses administrasi, termasuk akreditasi. Padahal, hampir semua Kementerian dan Lembaga sudah mempunyai Pusdiklat yang baik.

“Kita ingin membangun secepatnya yang nanti bisa dipakai untuk kegiatan diklat Kesetjenan, BKD, Anggota Dewan, termasuk DPRD dari seluruh Indonesia,” imbuh Novanto, sembari mengatakan bahwa Pusdiklat ini memang sudah direncanakannya sejak awal menjabat Ketua Dewan.

Politisi asal dapil NTT itu berharap, pembangunan Pusdiklat agar segera terlaksana secepatnya. “Kita mohon doa restu dari semua pimpinan komisi yang mewakili fraksi, dan Kesetjenan, kita berdoa supaya ini bisa terwujud, jangan kalah dengan yang lain,” tutup Novanto.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned melaporkan, Pusdiklat DPR adalah pengembangan organisasi Setjen dan BKD yang sebelumnya hanya Eselon III, dan kini menjadi Pusdiklat setingkat Eselon II.

“Pengembangan organisasi tentunya membawa konsekuensi untuk meningkatkan peran. Sesuai dengan arah kebijakan Pusdiklat untuk meningkatkan peran kompetensi dan profesionalisme SDM Setjen DPR dan BKD maupun tenaga pendukung di Setjen DPR dan BKD,” jelas Djuned.

Hal ini sejalan dengan arahan Ketua Dewan, bahwa Setjen dan BKD harus meningkatkan fungsi pelayanan kepada Dewan, khusus untuk Persidangan. Saat ini, pegawai di Setjen DPR dan BKD terdiri dari 1325 PNS, PTT sebanyak 5226 pegawai. “Ini menjadi tantangan dan amanah yang harus kami lakukan,” imbuh Djuned.

Djuned menambahkan, perlu adanya akreditasi oleh lembaga yang bertanggung jawab terhadap lembaga pendidikan, yakni Lembaga Administrasi Negara (LAN). Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk di akreditasi, diantaranya adalah tenaga dari pendidikan, pembiayaan, dan adanya fasilitas.

Saat ini, jelas Djuned, DPR sudah mempunyai Wisma Grya Sabha DPR RI Kopo, yang memiliki lahan seluas 5,4 hektar. Sebagian sudah dibangun wisma dan ruang rapat, dengan fasilitas 64 unit wisma, 4 ruang rapat, dan ruang serbaguna.

“Oleh karena itu, kami mohon dukungan kepada Pimpinan Dewan dan BURT maupun Alat Kelengkapan Dewan (AKD), sekiranya bahwa sebagian ataupun untuk wisma bisa dikembangkan menjadi Pusdiklat bagi pegawai Setjen DPR maupun pendukungnya,” harap Djuned.

Turut hadir dalam peninjauan ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (F-PKS), Anggota Komisi I Syaiful Bahri (F-PKB), Anggota Komisi II Agung Widyantoro (F-PG), Anggota Komisi IV Vivi Sumantri Jayabaya (F-PD), Wakil Ketua Komisi V Muhidin M Said (F-PG), Anggota Komisi VII Hadi Mulyadi (F-PKS), Ketua Komisi VIII Ali Taher (F-PAN), Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah (F-PG), dan Anggota Komisi XI Refrizal (F-PKS).

Kemudian dari Pimpinan BURT DPR, hadir Ketua BURT Roem Kono (F-PG) dan Agung Budi Santoso (F-PD). Hadir juga perwakilan dari Badan Anggaran, yakni Ridwan Bae (F-PG) dan Robert Kardinal (F-PG). (pr/ind)