Dugaan Korupsi Bansos NTT Akan Diambil Alih KPK

"Dugaan korupsi dana bansos ini segera diambil alih dan ditangani KPK," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Mangihut Sinaga


Indopolitika.com  Komisi Pemberantasan Korupsi akan menangani kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2010 dan 2011 sebesar Rp74,8 miliar dan 2012 sebesar Rp6,8 miliar.

“Dugaan korupsi dana bansos ini segera diambil alih dan ditangani KPK,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Mangihut Sinaga kepada wartawan dalam jumpa pers persiapan peringatan Hari Bhakti Adhiyaksa ke-54 di kantor Kejati setempat, Senin (21/7).

Mangihut yang didampingi sejumlah pejabat di lingkup Kejaksaan Tinggi mengaku institusi yang dipimpinnya belum pernah melakukan sedikitpun penyelidikan atau apapun namanya berkaitan dengan dugaan kasus korupsi tersebut karena Kejati NTT belum mendapatkan laporan resmi terkait dugaan korupsi tersebut.

Namun demikian, karena dugaan korupsi dana bantuan sosial di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur itu telah menjadi perhatian publik karena pemberitaan media, KPK berinisiatif mengambil alih penyelidikan kasus tersebut sehingga bisa mendapatkan kepastian hukum.

Pengambilalihan penyelidikan oleh KPK, menurut Mangihut, diyakini akan memberikan sebuah kepastian dan penegakan hukum yang lebih baik karena tidak ada konflik kepentingan.

Ada kekhawatiran, kata Mangihut, jika dugaan penyalahgunaan keuangan negara itu ditangani Kejaksaan Tinggi NTT akan terjadi konflik kepentingan. “Kami khawatirkan hal itu (konflik kepentingan), jadi ketika KPK mengambil alih penyelidikannya, kami sangat setuju,” katanya.

Mangihut mengatakan tidak pernah melakukan sedikitpun penyelidikan, baik berkaitan dengan pengumpulan barang bukti maupun keterangan terkait dugaan tersebut. Karenannya, Mangihut merasa tidak pernah ada kasus yang diendapkan.

“Kami belum mulai lakukan penyelidikan sehingga tidak pernah merasa ada yang diendapkan,” katanya.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi yang dihubungi melalui pesan pendek ke nomor telepon genggamnya mangaku masih menunggu penyerahan berkas dari pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. “Masih belum, karena Kejati belum menyerahkan berkas perkara ke KPK,” tulis Johan Budi.

Dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2012 senilai Rp6,8 miliar sudah digelindingkan sejak beberapa tahun lalu oleh sejumlah organisasi mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan daerah ini.

Bahkan kasus tersebut telah tiba pada bukti temuan BPK NTT atas penyelewengan pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2012 sebesar Rp6,8 milar. Bahkan pada tahun anggaran sebelumnya 2010 dan 2011 kuat dugaan telah terjadi penyelewengan dana sebesar Rp74,8 miliar.. (hu/ind)

Next post Dugaan Korupsi di Kementrian ESDM, KPK Cegah Tiga Pihak Swasta

Previous post Melani Leimina Suharli: Tidak Ada yang Salah Jika Salah Satu Capres Ajukan Gugatan ke MK

Related Posts