Pemerintah terus konsisten mempercepat implementasi peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik. Melalui diterbitkannya Paket Kebijakan Ekonomi XIV, pemerintah menargetkan Indonesia bertengger di posisi pertama se-Asia Tenggara sebagai negara ekonomi digital pada tahun 2020.
“Kita perlu optimis bahwa perubahan perilaku masyarakat di era digital ini dapat menjadi peluang ekonomi baru untuk Indonesia. Ini momentum yang sangat spesial di mana dari sisi teknologi dan lingkungan secara global pun, ekonomi digital ini berkembang dengan sangat cepat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam seminar nasional Indonesia Business and Development Expo (IBD Expo) 2017 di Jakarta (20/9).
Pada tahun 2020, nilai e-commerce di Indonesia diprediksi mampu mencapai USD 130 Miliar. Untuk itu, pemerintah terus berusaha membangun ekosistem perniagaan yang lebih efisien. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan ada beberapa isu besar yang menjadi fokus pemerintah untuk mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia.
Pertama, peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia. Kedua, mempermudah dan memperluas akses pendanaan. Ketiga, peningkatan Sistem Logistik Nasional. Selanjutnya adalah insentif perpajakan; perlindungan konsumen; keamanan siber; infrastruktur komunikasi; dan manajemen pelaksana.
“Ada sekitar 175 juta masyarakat Indonesia yang mempunyai ponsel, namun hanya sekitar 70-80 juta orang yang mempunyai rekening di bank. Artinya ada kanal kurang lebih 90 juta yang perlu diisi,” tambahnya.
Presiden RI, Joko Widodo dalam sambutannya juga mengingatkan pemerintah untuk terus memangkas regulasi-regulasi yang tumpang tindih dan menghambat inovasi masyarakat.
“Start up itu jangan dicekik dengan regulasi yang berlebihan. Jangan terlalu diatur, nanti inovasinya justru tidak muncul. Berikan ruang sehingga mereka bisa lebih lincah dan fleksibel untuk berkembang”, tegas Presiden.
Presiden juga menerangkan di era digital seperti saat ini, ada pergeseran perniagaan dari offline ke online. Ada perubahan pola konsumsi, pola produksi,  sharing economy, pola kerja,  struktur pengeluaran, dll.
Fenomena tersebut memang bukanlah sebuah pilihan dan tidak lagi bisa dihindarkan. Tentunya, selain ada peluang juga pasti ada hambatan. Menyikapi hal tersebut, Menko Darmin menitikberatkan pada persoalan Sumber Daya Manusia.
“Salah satu kesempatan dan kelebihan yang kita punya adalah penduduk kita benar-benar muda. Itu artinya, mereka bisa sangat cepat menyesuaikan diri ke ekonomi digital ini. Tetapi, talent kita kurang. Itu harus kita cari solusinya, misal dengan mendorong persoalan pendidikannya,” ujarnya.
Sementara Menkominfo lebih memfokuskan pada persoalan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
“Pemerintah juga harus proaktif, salah satunya dengan fokus pada infrastruktur TIK. Tanpa infrastruktur yang memadai, kita tidak bisa menyentuh ekonomi digital. Pemerintah sudah menetapkan Palapa Ring di mana pada 2019, semua ibu Kota/Kabupaten sudah harus terhubung dengan pita lebar,” kata Rudiantara.
Darmin juga kembali mengingatkan pentingnya inklusi keuangan. “Ini sebenarnya juga peluang besar dari sisi transaksi keuangan. Terus terang ini juga menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi perbankan,” katanya.
Seminar bertajuk “Ekonomi Baru di Era Digital” ini dimoderatori Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi, dengan  menghadirkan beberapa pelopor ekonomi digital sebagai narasumber. Mereka membagi optimisme dan inspirasi tentang bagaimana menyikapi kemajuan era digital dan bagaimana peluang ekonomi digital untuk Indonesia. (pr)