Wakil Ketua DPR Fadli Zon didampingi anggota Dewan Biem Benyamin dan aktivis Ratna Sarumpaet, Selasa (25/4) siang mengunjungi lokasi warga Kampung Akuarium, Penjaringan Jakarta. Kunjungan  tersebut dimaksudkan untuk menyerap aspirasi warga yang telah digusur oleh pemerintahan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) setahun lalu.

Dalam pertemuan di musola di tengah-tengah reruntuhan bangunan kampung nelayan tersebut, Fadli Zon mengatakan bahwa pada bulan September tahun lalu pihaknya sempat mengunjungi lokasi tersebut.  Kedatangannya kali ini adalah untuk menyerap aspirasi. “Alhamdulillah pimpinan DKI akan berubah di bawah Gubernur terpilih Anis-Sandi. Diharapkan akan ada perubahan kebijakan bagi warga ini setelah digusur semena-mena oleh Pemda,” tegasnya.

Hal yang sama dikatakan Biem Benyamin bahwa pihaknya sangat peduli kepada warga yang digusur paksa tanpa musyawarah. “ Saya ikut merasa sedih kalau ada warga yang digusur tanpa adanya ganti rugi,” ungkap politisi Gerindra dari Dapil DKI Jakarta ini.

Sedangkan aktivis Ratna Sarumpaet yang akrab dengan warga menyatakan keprihatinannya atas penggusuran warga Kampung Akuarium ini. Ia justru merasa prihatin karena di lokasi itu ada nilai-nilai budaya seperti perkampungan nelayan yang terancam musnah.

Dalam dialog singkat dengan para wakil rakyat ini, umumnya mereka berharap agar hak-hak warga bisa dikembalikan. Mereka menuntut bisa dibangun pemukiman lagi seperti sedia kala sebab sudah ada yang tinggal di lokasi itu puluhan tahun.

Mereka juga berharap bisa dibangun sekolah, tempat ibadah bahkan pasar tradisional yang sebelum penggusuran sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Satu lagi yang dikeluhkan, identitas warga Kampung Aquarium telah dihapuskan, Karena itu berharap kepada Pimpinan DPR untuk bisa memperjuangkan kembali hak-hak mereka.

Menanggapi hal itu, Fadli Zon berjanji akan memperjuangkan hak-hak warga Kampung Akuarium, karena itu perlu dirumuskan tuntutan warga tersebut dan disampaikan kepada Pemda DKI. Termasuk pengembalian identitas, pemerintah harus menyelesaikan masalah ini secepatnya. “ Penghilangan identitas termasuk pelanggaran konstitusi, Karena itu harus diselesaikan,” tekan Fadli menandaskan. (pr/ind)