Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo telah bekerja lebih dari dua bulan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, evaluasi 100 hari dari kerja kabinet ini perlu dilakukan.

“Saya kira evaluasi 100 hari harus diselenggarakan. Itu adalah hak publik atas kehadiran pemerintah baru. Publik punya hak,” ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/1/2015).

Politikus PKS ini menyatakan dia memiliki sejumlah catatan terkait kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Fahri juga menyoroti hubungan anggota kabinet dengan DPR sebagai mitra kerja.

“Ini kan dari 20 Oktober, nanti 20 Januari kan. Kita lihat saja nanti. Tapi saya mencatat ada beberapa persoalan yang perlu dievaluasi dari pemerintahan ini. Pertama sikapnya kepada DPR itu kurang baik lah,” kata Fahri.

Hal kedua yang dicatat Fahri adalah, Kabinet Kerja dianggapnya kurang menghargai pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal menurut Fahri, pemerintahan SBY lah yang meletakkan karpet merah bagi pemerintahan selanjutnya.

“Ketiga, pemerintahan ini menurut saya kurang menghayati tema-tema kampanyenya. Pertama misalnya pemerintahan ini membawa tema perubahan, tapi hampir 100 hari kita belum tahu apa yang disebut perubahan itu kecuali jamu dan singkong itu,” kata Fahri.

“Sudah begitu tema-tema yang mereka kembangkan misalnya revolusi mental dan sebagainya, kita tidak lihat ada wujud satu gerakan yang masif. Ya akhirnya kemudian hampir 100 hari orang melihat hal yang sama saja,” sambungnya. (dtk/ind)