Jakarta – Polemik Full Day School (FDS) yang tak kunjung usai, banyaknya kritikan masyarakat untuk membatalkan program FDS tersebut, terlebih Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang menyebut bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan perlu dievaluasi. Selain itu, banyaknya problem pendidikan yang tak kunjung tuntas dan kebijakan menteri yang cenderung kontroversi ini membuat banyak kalangan menginginkan Mendikbud mundur dari jabatannya.

Melalui Koordinator Advokasi dan Investigasi JPPI Nailul Faruq, mengatakan problem pendidikan saat ini memang sangat kompleks, “Hasil riset JPPI melalui Right To Education Indeks (RTEI) 2016 menyebukan bahwa ada 3 problem pendidikan yang krusial, Pertama, Diskriminasi Kelompok Marginal. Kedua, sekolah belum ramah anak dan Ketiga, kualitas guru rendah,” Ujar Nailul di Jakarta, (03/08).

Selain itu, Nailul juga minta presiden untuk melakukan evaluasi mendikbud dan benar-benar membereskan problem pendidikan yang kian numpuk. “Hasil kajian JPPI, setidaknya banyak masalah pendidikan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah dalam mewujudkan nawacita bidang pendidikan,” tegasnya.

Problem lain, lanjut Nailul, soal nasib program wajib belajar (wajar) 12 tahun ini masih di persimpangan jalan. Sebab, tidak-adanya payung hukum. “Perbincangan soal realisasi wajar 12 tahun ini mengemuka sejak awal pemerintahan Jokowi hingga tahun 2015. Sepanjang tahun 2016-2017, tidak ada lagi perbincangan dan langkah untuk mewujudkan hal tersebut. Meskipun alih wewenang pengelolaan jenjang sekolah menengah (SMA/SMK) ke pemerintah Provinsi, tapi masih belum menjawab kebutuhan wajar 12 tahun,” paparnya.

Nailul juga menyinggung soal Program Full Day School (FDS) dengan Permendikbud 23, menurutnya Permendikbud tersebut harus dikaji ulang. “Agar tidak menjadi polemik di masyarakat secara luas dan terkesan menyampingkan pendidikan madrasah (Madrasah Diniyah), kaji ulang saja permendikbud tersebut, bila perlu cabut,” tegasnya.

Baru-baru ini, problem PPDB 2017 beberapa waktu lalu masih menuai banyak persoalan, sesuai dengan pantauan JPPI problem yang krusial adalah problem soal zonasi dan pungutan liar. “Tujuan pemerintah itu bagus dengan Permendikbud 17 ini, tapi problemnya di lapangan. kurang ada pengawasan dan tansparansi sehingga problem-problem krusial masih terjadi, kami banyak menerima laporan dari masyarakat soal ketimpangan saat PPBD kemarin.” tutupnya. (Fied)