Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebutkan Kesekretariatan Jenderal (Kesekjenan) DPR, DPD dan MPR masih belum transparan dalam melakukan lelang pengadaan barang dan jasa.

Tiga lembaga perwakilan rakyat ini masih menggunakan cara manual dalam melakukan pelelangan. Padahal, saat ini sudah ada program lelang secara elektronik atau biasa disebut Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE).

Direktur Investigasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, mensinyalir ketiga lembaga ini masih menggunakan cara manual untuk menguntungkan sebagian oknum yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kesekjenan DPR, DPD, dan MPR.

“Sebab, dengan lelang manual, pemenang lelang bisa diatur sesuai selera oknum atau kesekretariatan Jenderal DPR, DPD, dan MPR,” jelas Uchok seperti dikutip dari rilisnya, Jakarta, Jumat (2/1).

Uchok menambahkan, DPR punya anggaran belanja modal atau anggaran dalam bentuk lelang pengadaan barang dan jasa minimal sebesar Rp 168.340.625.000.

“Tapi kenyataannya hanya sebesar Rp 143.556.040.000 yang dilelang dalam bentuk LPSE, dan sekitar sebesar Rp 24.784.585.000 diduga kebocoran anggaran karena lelang dilakukan dalam bentuk manual atau ada sengajaan melakukan penunjukan langsung,” ungkap Uchok.

Sedangkan, DPD berdasarkan data dimiliki FITRA, memiliki belanja modal dalam bentuk lelang pengadaan barang dan jasa menimal sebesar Rp 66.673.000.000.

“Ternyata yang dilelang melalui LPSE sebesar Rp 32.417.869.600, dan sekitar sebesar Rp 34.255.130.400 diduga potensi kebocoran anggaran karena¬† lelang dilakukan dalam bentuk manual atau ada sengajaan melakukan penunjukan langsung,” kata Uchok.

Sementara MPR, mempunyai anggaran modal atau anggaran anggaran dalam bentuk lelang  pengadaan barang dan jasa minimal Rp 37.155.071.000.

“Tetapi, nyatanya yang dilelang melalui LPSE sebesar Rp 37.113.430.000, dan minimal sebesar Rp 41.641.000 diduga potensi kebocoran anggaran karena tidak melalui LPSE,” kata Uchok. (skl/ind)