Permainan anggaran di tingkat daerah saat pembahasan RAPBD berlangsung secara lebih kasar, dibanding di pusat yang memainkan dana APBN. Penggerogotan APBD itu melibatkan oknum anggota DPRD dan kepala daerah.

“Kalau dicermati permainan di daerah lebih norak, lebih jorok, bahkan ada kadang-kadang di daerah pembahasan di komisi itu diabaikan, ketika itu masuk ke Banggar, ketika proses pembahasan di banggar bisa diganti pimpinan DPRD,” beber Ketua Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang saat diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3)

Dikatakan, kepala daerah tidak berani melawan oknum legislatif yang bermain anggaran. Hal tersebut dikarenakan kepala daerahnya pun kebagian kue anggaran yang sama.

“Ada juga proses pembahasan karena tidak ketemu (kesepakatan) eksekutif dan legislatif, maka kemudian ada di daerah yang bupatinya sudah deh ini anggaran infrastruktur silakan kalian bagi. Itu dibagi (alokasi anggaran) saja sesuai kepentingan wilayah anggotanya (daerah pemilihan, red),” imbuhnya.

Sehingga jangan heran bila pembangunan infrastruktur tidak merata.

“Makanya ada jalan yang aspalnya hanya 100 sampai 200 meter aspalnya, bagus lewat dari situ karena bukan wilayahnya tidak diaspal,” demikian Salang.

Sedang di tingkat DPR, kata Salang, pola permainan anggaran semakin halus sehingga sulit terdeteksi. (rm/ind)