Fraksi Partai Demokrat menolak Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri. Penyebabnya, saat ini Budi Gunawan menyandang status tersangka.

Fraksi Demokrat menyampaikan enam sikapnya dan lima pertimbangan menolak Budi Gunawan. Surat yang ditandatangani Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono itu dibacakan Benny Kabur Harman.

Fraksi Demokrat, menurut Benny, menghormati dan mendukung hak prerogatif presiden untuk mengangkat dan memberhentikan kapolri sesuai undang-undang.

“Demokrat juga sungguh menghargai usulan presiden yang mencalonkan Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri,” kata Benny di ruang rapat paripurna DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2015).

Demokrat berpandangan, Budi Gunawan punya kapasitas, pengalaman dan kompetensi sebagai kapolri. Karena itu Fraksi Demokrat mendukung pencalonan Budi Gunawan sebagai kapolri.

“Namun, Fraksi Demokrat sungguh dikejutkan seperti tsunami, seperti petir di siang bolong, tak ada angin tak ada hujan tiba-tiba diumumkan Komjen Budi Gunawan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi,” ungkapnya.

Selanjutnya, kata Benny, Fraksi Demokrat mengusulkan penundaan uji kelayakan dan kepatutan. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada presiden. Namun, Komisi III melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan. Fraksi Demokrat menghormati hal itu.

“Berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan tanpa dihadiri Fraksi Demomkrat, rapat pleno memutuskan menerima usulan Budi Gunawan sebagai kapolri dan pemberhentian Sutarman dan selanjutnya di bawa ke rapat tinggkat dua untuk diputuskan,” tuturnya.

Atas dasar status tersangka, Fraksi Demokrat menolak Budi Gunawan menjadi kapolri dengan lima pertimbangan.

“Pertama, pengangkatan Budi Gunawan akan mencoreng negara, karena untuk pertama kali presiden mengangkat seorang tersangka menjadi kapolri,” tegas Benny.

Kemudian, apabila Komjen Budi Gunawan dipaksakan dengan status tersangka tidak akan mendapat kepercayaan rakyat. Apalagi Polri juga harus menegakkan hukum.

“Ketiga, yang harus dilakukan saat ini adalah melakukan pendalaman atas dugaan keterlibatan Komjen Budi Gunawan dalam tindak pidana korupsi seperti yang diduga KPK, baik kepada presiden, KPK, Kompolnas, Polri maupun Komjen Budi Gunawan,” terangnya.

Pertimbangan keempat, Kapolri yang masih menjabat saat ini, Jenderal Sutarman, tetap bisa menjalankan tugas sampai klarifikasi kasus Budi Gunawan selesai. Jika merujuk pada Undang-Undang Kepolisian, masa jabatan Sutarman belum berakhir, tak mengundurkan diri, belum pensiun, tidak berhalangan tetap, dan tidak terbelit pidana yang berkekuatan hukum tetap.

“Kelima, jika presiden mengabaikan ketetapan KPK, akan ada akibat kurang baik bagi kedua lembaga. Rakyat akan menilai tidak sungguh dalam pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Demokrat juga berpendapat Komjen Budi bisa menggunakan hak  klarifikasi dan pembelaan bila nyatanya tidak korupsi sebagaimana yang disangkakan KPK. (mt/ind)