Beberapa waktu lalu, pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, menyesalkan tersingkirnya tiga kader PDIP dari kabinet Jokowi-JK. Mereka adalah Maruarar Sirait, Eva Kusuma Sundari, dan Rieke Diah Pitaloka.

Basuki atau Ahok mengaku tahu persis kiprah Eva, Rieke, dan Maruarar atau Ara dalam mendukung Jokowi menjadi presiden. Ia terkejut karena tiga politisi PDIP itu tak jadi menteri.

Lebih dari kecewa, Eva bahkan punya perasaan jengkel. Apalagi ketika tahu penyebab dirinya gagal masuk kabinet.

 “Kalau aku jengkel dan kecewa, itu manusiawi,” kata Eva, akhir pekan lalu. “Aku sudah biasa dibeginikan, diperlakukan seperti ini dan mengalami seperti ini,” imbuhnya.

Ketika Jokowi dan Jusuf Kalla mengutak-atik komposisi kabinet, nama Eva disebut-sebut termasuk kandidat yang diperhitungkan sebagai menteri sosial. Restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun sudah didapat.

Seperti diberitakan, kader PDIP yang akan ditunjuk menjadi menteri harus mendapat izin Megawati. “Bu Mega sudah endorse aku dan sudah tanda tangan,” ujarnya.

Eva juga yakin dirinya tak punya catatan buruk di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kondisi-kondisi itu membuat Eva yakin terpilih menjadi menteri. Faktanya, tak ada jatah baju putih untuk Eva.

Rasa percaya diri Eva ada benarnya. Beberapa saat setelah kabinet dilantik, Eva mendapat informasi bahwa KPK menyatakan dirinya paling “bersih”. “Ada teman yang memberi tahu, aku sama Mas Pram (Pramono Anung) nilainya paling tinggi. Tapi, aku juga sudah ketemu dengan internal KPK. Katanya, aku paling bersih,” kata Eva.

“Lha wong duitnya saja nggak ada. Aku paling miskin, aku nggak main saham,” ujar perempuan kelahiran Nganjuk (Jatim), 8 Oktober 1965, itu.

Belakangan, Eva mendapat bocoran informasi mengapa namanya menghilang dari daftar menteri. Sang informan mengatakan, Jokowi mencoret namanya setelah memperoleh masukan dari intelijen yang meragukan nasionalisme Eva.

Pasalnya, Eva bersuamikan Jose Antonio Amorim Dias yang warga negara Timor Leste, negara yang terbentuk setelah Provinsi Timor Timur melepaskan diri dari NKRI pada tahun 1999.

“Pak Jokowi ragu-ragu karena tidak dapat dukungan dari BIN (Badan Intelijen Negara) dan Bais (Badan Intelijen Strategis) karena aku kawin sama orang luar, orang Timor Leste,” katanya. Eva menilai informasi yang disampaikan kepada Jokowi tersebut sangat subjektif.

Eva pun meradang. Jengkel. Kecewa. “Saat itu aku tahan, aku harus sabar,” tuturnya.

Eva tak habis pikir, pernikahannya dengan Jose Antonio dikaitkan ke nasionalismenya. “Kami menikah ketika dia masih WNI (warga negara Indonesia). Lha, masa sekarang aku harus cerai,” tuturnya.

Eva melihat ada ketidakadilan, apalagi jika dibandingkan Susi Pudjiastuti yang ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sepengetahuannya, kata Eva, suami Susi adalah Christian von Strombeck, warga negara Belanda. Menteri Luar Negeri (Menlu) pada pemerintahan lalu, Marty Natalagewa, beristrikan, Sranya Bamrungphong, seorang warga negara Thailand.

“Susi sing (yang) suaminya bule, malah diangkut. Aku sing sampai mati dari awal, malah nggak dipilih. Ragu-ragu gara-gara nggak dapat dukungan intel-intel itu,” kata Eva.

“Suamiku orang Timtim, masa Indonesia yang terancam. Seharusnya, kalau takut, takut-lah kepada Amerika atau Arab Saudi yang punya kekuatan hegemoni dunia,” ujarnya.

Eva merupakan anggota DPR periode 2004-2009 dan 2009-2014. Pada Juli 2012, ia diadukan ke Badan Kehormatan (BK) DPR sebuah LSM yang mempermasalahkan perkawinannya dengan Jose Antonio Amorim Dias, diplomat Republik Timor Leste.

Bagi Eva, kekhawatiran terhadap nasionalismenya sudah sampai taraf tidak wajar dan berlebihan. “Aku mau ke BIN. Kalau memang begitu, berarti itu paranoid. Seharusnya Jokowi punya sikap, tapi mungkin belum berani,” katanya.

Seharusnya, menurut Eva, seseorang diukur dari kinerjanya. Apalagi, di awal meniti karier di DPR, Eva rela berpisah dari suaminya.

 “Selama aku di DPR, aku full mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan NKRI, termasuk mengurus masalah PKI. Aku juga urus Ahmadiyah, aku turun sendiri ke lapangan dan nggak ada intel yang bantu. Setelah semua itu, masa nasionalisme aku masih diragukan,” katanya.

Eva menegaskan, dirinya kecewa bukan karena tidak terpilih menjadi menteri, melainkan karena alasan dirinya tidak layak menjadi menteri.

“Kok aku nggak diperlakukan secara fair. Kok yang perempuan dipersoalkan, yang laki-laki tidak. Kan itu rese (menyebalkan-Red). Terhadap saya tidak ditemukan masalah, nggak korupsi. Tapi malah soal suami yang dipermasalahkan,” keluhnya.

Menurut Eva, ada informasi kurang objektif yang diterima Jokowi ketika menyusun kabinet.

“Yang kurang kerjanya, tahu-tahu dapat ‘bonus’ (jadi menteri -Red). Yang awalnya nggak setuju pencalonan Jokowi jadi capres, tahu-tahu jadi menteri. Yang tadinya jadi penyandang dana di sana (kubu Prabowo-Hatta-Red), tahu-tahu jadi pejabat. Yah itulah politik,” ucapnya.

Meski kecewa, Eva tidak membangkang terhadap partai ataupun NKRI. Eva juga mengapresiasi penunjukan Khofifah Indar Parawansa sebagai menteri sosial. Khofifah merupakan mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menjadi juru bicara Jokowi-JK pada masa Pilpres 2014.

Eva mengakui, Khofifah punya segudang pengalaman sehingga akan mampu melaksanakan tugas sebagai mensos. “Aku percaya Khofifah. Jam terbangnya memang sudah tinggi,” katanya. (tbn/ind)