Indopolitika.com – Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kini, Wiranto tercatat sebagai Timses Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Pelapor adalah Timses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak terima dengan pernyataan Wiranto seputar pemberhentian Prabowo. Tim Advokasi Prabowo-Hatta telah melaporkan Wiranto ke Bawaslu pada Kamis (19/6).

“Sudah kami laporkan. Diproses Bawaslu,” kata Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Habiburrokhman saat dihubungi di Jakarta, Kamis (19/6).

Pihaknya tengah mempelajari ucapan Wiranto siang tadi. Menurut Habiburrokhman, ada pernyataan yang janggal dari Wiranto seputar Prabowo yang pada 98 lalu menjabat Pangkostrad. Pihaknya enggan menyebutkan lebih jauh karena materi yang dilaporkan sedang ditangani Bawaslu.

Pihaknya juga berencana melaporkan ke Kepolisan. “Mantan Panglima ABRI, seorang senior mengatakan jauh dari fakta yang sebenarnya. Sangat disayangkan sekali,” kata Habiburrokhman.

Rencananya, ucapan Wiranto terkait pemberhentian Prabowo juga akan dibawa ke ranah pidana dan militer. “Ke Bawaslu sudah. Nantinya akan kita bawa ke Kepolisian dan Puspom TNI,” kata Habiburrokhman.

Sebelumnya, Mantan Panglima ABRI, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, berbicara perihal keaslian dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang merekomendasikan pemecatan Panglima Kostrad (Pangkostrad) saat itu, Letjen Prabowo Subianto dari militer.

Wiranto menegaskan, penjelasan ini dilakukan dalam kapasitas dirinya sebagai mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima ABRI (Menhankam-Pangab), bukan sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Penjelasan diungkapkan Wiranto karena banyak pihak yang meminta dirinya memberikan keterangan secara rinci terkait keotentikan DKP dan kronologis peristiwa penculikan para aktivis selama medio Desember 1997-Maret 1998. Ia menegaskan, munculnya dokumen DKP tersebut bukanlah sebuah kebocoran rahasia negara, sebagaimana yang sering diungkapkan kubu Prabowo Subianto. (ok/sl/ind)