Indopolitika.com  Gelombang desakan mundur yang dialamatkan kepada Plt Gubernur Banten, Rano Karno terus menguat. Ini menyusul sesumbarnya yang akan mundur dalam sejumlah moment kegiatan di wilayah Banten. Anggota DPRD Banten Rahmad Saputra menyatakan, sebagai perwakilan masyarakat Banten, dirinya menagih dan menantang Rano Karno menepati janjinya untuk mundur sebagaimana sesumbarnya selama ini. Baca juga: Tersandera Suap Rp 1,2 Miliar, Rano Karno Tak Fokus Urus Banten

“Saya tidak membawa-bawa institusi partai (Partai Golkar). Saya menagih dan menantang Rano Karno menepati janjinya untuk mundur,” ujar Rahmad Saputra, kemarin. Menurut Rahmad, pertahanan Rano Karno dan sejumlah tim-nya karena enggan menepati janjinya sebagaimana sesumbarnya akan mundur dari jabatannya sangat menyakiti hati rakyat. Baca juga: Tidak Lepas Jabatan Plt. Gubernur Banten, Rano Karno Tidak Jantan

“Pertama kali saat adanya aroma pecah kongsi Atut-Rano. Kepada publik Rano merasa tidak diberi kewenangan dan menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai wagub. Selanjutnya, janji Rano terhadap penilaian BPK untuk mendapat perolehan opini WTP; dan sekarang hasil real count, suara pasangan Jokowi-JK di Banten kalah dari suara Prabowo-Hatta. Jokowi-JK Kalah di Banten, Mahasiswa Tagih Janji Rano Karno Mundur dari Jabatannya

Saya ingin mengingatkan Rano bahwa ucapan seorang pemimpin itu ibarat sabda pandita raja. Artinya, ucapan pemimpin itu tidak boleh untuk mencari sensasi, dan umbar janji,” katanya ketus. Rahmad terlihat kesal terhadap Rano yang sering mengungkapkan kata-kata mundur dari jabatan. “Mulutmu adalah harimaumu. Jadi, jangan sedikit-sedikit janji mundur, sedikit-sedikit janji mundur. Yaudah, kalau berani, mundur saja sekalian,” tegas Rahmad.  Baca juga: Dugaan Aliran Dana 1,2 Miliar, KPK Harus Proses Rano Karno

Senada dikatakan, anggota DPRD Banten lainnya, Taufiqurrohman. Ia meminta agar Rano Karno sebagai pejabat publik saat ini menghilangkan kebiasaannya untuk tidak mengumbar dan sesumbar. Menurutnya, dari pada sesumbat mundur, lebih baik membenahi Banten yang saat ini mendapatkan penilain under Disclamer dari BPK. “Kalau Rano menampik tidak banyak terlibat di pemerintahan sebelumnya, kan bung Rano Karno wagubnya di bu Atut. Jadi maksud saya sebaiknya semangatnya untuk membangun Banten ke depan bukan malah mengeluarkan pernyataan yg nantinya akan berakibat kepercayaan publik atau masyarakat banten pada beliau berkurang,”tandasnya.

Ia menambahkan, Provinsi Banten yang kini dinahkodai Rano Karno sedang diuji apakah Rano Karno mampu membawa perubahan. Menurutnya lagi, jika rakyat sudah bersikap biasanya rakyat lebih keras bukan hanya dengan kata-kata, tetapi rakyat tidak akan memberikan daulatnya pada pemerintahan dan kepercayaan rakyat pudar maka dampaknya bisa lebih luas. “Jadi saya kira Rano harus hati-hati berbicara. Bedakan antara Rano sebagai pejabat publik dengan sebagai aktor atau sutradara film,” ujarnya. (rb/ind)