Kebijakan presiden SBY mengeluarkan perpu NO 1 tahun 2014 tentang pembatalan pilkada lewat DPRD dengan 10 perbaikan merupakan tindakan yang tidak tepat baik secara hukum maupun politik perppu tersebut menimbulkan resistensi yang secara subtansi tidak menyelesaikan permasalahan yang berkembang saat ini.

“Perpu ini hanya akan memberikan beban politik terhadap kepempinan Jokowi-JK karena dipastikan perpu ini baru akan dibahas setelah pelantikan JOKOWI-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih,” demikian diungkapkan Ketua Umum DPP Gemura (Gerakan Muda Nurani Rakyat), Oktasari S.sos, Msi, dalam siaran persnya, Jum’at, (10/10).

Keputusan SBY ini , menurut Oktasari, juga dapat memancing timbulnya penilaian negatif dari masyarakat sebagai tindakan cuci tangan atas aksi walkout fraksi partai demokrat yang oleh banyak kalangan mengatakan sebagai sebuah drama politik dalam dalam rapat paripurna pengesahan undang undang pilkada beberapa waktu lalu.

“Perppu ini sendiri sebenarnya justru menjatuhkan kredibilitas SBY sendiri, ini patut disayangkan, ” ujarnya.

Oleh karena itu masyarakat yang menghendaki pilkada langsung tidak perlu terlalu menaruh harapan yang besar atas keluarnya perppu tersebut karena secara hukum perppu ini lahir dari fondasi hukum yangg rapuh karena dalam konteks ini tidak cukup memiliki alasan adanya kegentingan yang memaksa yang mengharuskan dikeluarkan perppu oleh presiden sehingga sangat berpotensi di tolak oleh DPR RI. Apalagi koalisi merah putih yg mendorong lahirnnya pilkada lewat DPRD saat ini merupakan mayoritas di parlemen.

“Tidak mungkin begitu saja menerima perppu ini. Sekalipun nantinya fraksi Demokrat ikut memperjuangkan perppu ini bersama koalisi Indonesia hebat, tetap saja kalah suara dari koalisi merah putih,” jelas Peraih suara terbanyak Hanura untuk DPR RI Dapil Papua itu.

Dia berpendapat, lebih elegan Jika SBY melakukan lobi intensif dan memastikan koalisi merah putih dapat merubah sikap politiknya untuk kembali ke pilkada langsung, baru mengeluarkan perppu. Dengan demikian maka Jokowi JK akan terhindar dari beban politik yg berat, kondisi seperti ini sekali lagi menurut saya justru akan memperpanjang perseteruan politik antara dua kekuatan politik di parlemen dan akan menambah kegaduhan politik yang sangat merugikan masyarakat dan perekonomian nasional. (ris/ind)