Indopolitika.com  Calon Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai anak kandung Orde Baru. Terlebih, capres nomor urut satu itu diduga terlibat dalam kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) saat gelombang reformasi dikumandangkan mahasiswa dan aktivis demokrasi pada 1997-1998.

Dua pandangan itu membuat puluhan alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah menolak capres Prabowo Subianto dengan mendeklarasikan gerakan ‘Ciputat Menolak Orde Baru’. Deklarasi dilakukan untuk mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak melupakan kekerasan dan kekejaman di masa pemerintahan Orde Baru.

‘Ciputat Menolak Orde Baru’ dicanangkan oleh puluhan aktivis UIN dari berbagai angkatan, di antaranya, M Shodri, Azwar Furqutyama, Ray Rangkuti, Dani Setiawan, Ali Nursahid, Bahtar Piliang, Andi Syafrani, Syamsul Munir, Sidik Anshory, dan Paski Hidayat.

“Prabowo Subianto selaku komandan yang harus bertanggung jawab atas kasus penghilangan secara paksa 13 aktivis 97-98 lalu. Selain itu Prabowo juga merupakan mantu dari Mantan presiden RI, Soeharto, dan ia berencana akan memberikan gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto,” kata koordinator deklarasi, Ridwan Darmawan, dalam konferensi pers di Kantor KontraS, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (26/6/2014).

Sejumlah Aktivis yang tergabung dalam Ciputat Menolak Orba menyerukan penolakan kembalinya rezim orde baru beserta reinkarnasinya di Kantor Kontras Jakarta, Kamis (26/6).  RM

Sejumlah Aktivis yang tergabung dalam Ciputat Menolak Orba menyerukan penolakan kembalinya rezim orde baru beserta reinkarnasinya di Kantor Kontras Jakarta, Kamis (26/6). RM

Di tempat yang sama, aktivis 1998, Miksil Mina Munir, mengatakan pemerintahan rezim orde baru merupakan pemerintahan yang penuh dengan tiran. Tirani itu berpotensi kembali muncul ketika Indonesia dipimpin oleh Prabowo Subianto.

“Mulai dari pemberantasan media, kasus pembunuhan wartawan Jogja, Udin Bernas, kemudian kasus Marsinah, Munir, dan kekerasan dan penghilangan aktivis lainnya, merupakan pola tirani yang kerap dilakukan oleh rezim orde baru,” ucapnya.

Ia menegaskan, pemecatan terhadap Prabowo Subianto yang belakangan mengemuka merupakan salah satu fakta pasangan cawapres Hatta Rajasa itu memiliki sejarah kelam. “Kita hanya berharap, Indonesia ke depan tidak dipimpin oleh anak kandung Orde Baru, yakni Prabowo Subianto,” tegasnya.

M Sodri menambahkan, munculnya Prabowo sebagai capres paska reformasi menimbulkan trauma tersendiri karena bagian dari yang terlibat langsung dalam rezim Orde Baru yang banyak melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. (*/ind)